Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pastikan Insentif Pajak UMKM Berlanjut Sampai 2029

G
Penulis: Gunawan.❯
UMKM: Bupati Kotim Halikinnor bersama Wakil Bupati Irawati menunjukkan produk UMKM di ajang Sampit Trade Expo 2025, baru-baru tadi. FOTO: DOK.YUNI/RADAR SAMPIT
UMKM: Bupati Kotim Halikinnor bersama Wakil Bupati Irawati menunjukkan produk UMKM di ajang Sampit Trade Expo 2025, baru-baru tadi. FOTO: DOK.YUNI/RADAR SAMPIT

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mengambil keputusan memperpanjang fasilitas PPh Final 0,5 persen untuk pelaku UMKM hingga tahun 2029.


Advertisement

Kebijakan ini disepakati dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari Paket Ekonomi 2025 yang dirancang untuk memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perpanjangan jangka panjang dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sekaligus meringankan beban administrasi dan pajak bagi jutaan pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurut Airlangga, kebijakan ini tidak lagi diperpanjang per tahun melainkan diberi kepastian sampai 2029.

Advertisement

”Tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” ujarnya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan bahwa kelanjutan tarif PPh Final 0,5 persen tidak akan mengganggu target penerimaan negara pada 2026.

Saat memberi keterangan kepada wartawan, Anggito mengatakan, ”Enggak (ganggu penerimaan),” ujarnya sambil menjelaskan bahwa dampak fiskal telah diperhitungkan dalam RAPBN.

Advertisement

Pemerintah juga menyiapkan alokasi anggaran pendukung sebesar Rp2 triliun pada 2025 untuk memastikan realisasi kebijakan dapat berjalan mulus.

Data Direktorat Jenderal Pajak yang dipaparkan pemerintah menyebutkan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar mencapai sekitar 542 ribu pelaku usaha.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk menjaga beban pajak UMKM serendah mungkin.

”Pemerintahan Pak Prabowo akan menjaga pengeluaran UMKM untuk pajak sekecil-kecilnya,” ujar Muhaimin, seraya menegaskan bahwa kebijakan pajak ringan bagi usaha mikro merupakan bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan dan daya saing usaha kecil. (*/ign)

Advertisement
Editor : Gunawan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Harga Walet Terjun dari Rp10 Juta, Penerimaan Pajak Kotim Justru Nyaris Capai Target

Harga Walet Terjun dari Rp10 Juta, Penerimaan Pajak Kotim Justru Nyaris Capai Target

Realisasi pajak sarang burung walet di Kabupaten Kotim mencapai Rp250,27 juta atau 96,26 persen dari target Rp260 juta tahun 2026

Kualitas Pelayanan Pajak di Palangka Raya Perlu Ditingkatkan

Kualitas Pelayanan Pajak di Palangka Raya Perlu Ditingkatkan

Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, memintaKualitas Pelayanan Pajak di Palangka Raya Perlu Ditingkatkan lagikepada para wajib pajak

BPKAD Optimalkan Pajak dan Bank Sampah untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

BPKAD Optimalkan Pajak dan Bank Sampah untuk Dongkrak Pendapatan Daerah

Sukamara terus mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengembangan Bank Sampah serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer