Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tegaskan Keamanan dan Stabilitas Politik Selama PSU

G
Penulis: Gunawan.❯
ILustrasi Pilkada Ulang
ILustrasi Pilkada Ulang

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menjamin bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di berbagai daerah berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.


Advertisement

Berbagai langkah strategis disiapkan guna menjaga stabilitas politik dan keamanan, sekaligus memastikan hak konstitusional pemilih terwujud dan proses demokrasi lokal berjalan sah.

Melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak, Kemenko Polhukam memantau jalannya Pilkada di 545 wilayah, sekaligus meningkatkan mutu demokrasi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menegaskan bahwa negara hadir penuh dalam mengawal PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Advertisement

”Melalui Desk ini, pemerintah menjaga stabilitas politik dan keamanan selama PSU, serta mengawal hingga pelantikan kepala daerah agar roda pemerintahan terus berjalan lancar,” ujarnya.

Menko Polhukam Budi Gunawan menambahkan, netralitas seluruh aparatur—penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pejabat daerah, hingga birokrasi—merupakan kunci keberhasilan PSU.

”Setiap pelanggaran yang mengganggu kelancaran PSU atau merusak kepercayaan publik akan ditindak tegas,” kata Budi.

Advertisement

Di lapangan, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyatakan 770 personel gabungan telah disiagakan untuk mengamankan PSU di Kabupaten Barito Utara.

”Ini agar pelaksanaan PSU di Barito Utara berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” jelasnya.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengimbau masyarakat setempat mendukung ketertiban dan menolak hoaks, ujaran kebencian, serta disinformasi.

”Kami ingin PSU di Barito Utara berlangsung jujur, adil, dan sesuai harapan warga,” tegas Agustiar.

Tak hanya pengamanan fisik, pemerintahan pusat juga memperkuat patroli siber bersama BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menekan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah.

Pemerintah menegaskan bahwa PSU bukan sekadar mekanisme koreksi, melainkan bukti komitmen Indonesia pada demokrasi sehat dan akuntabel.

Seluruh elemen bangsa diimbau menjaga ketenangan serta memperkokoh persatuan demi kelangsungan demokrasi yang bermartabat. (*/ign)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dikritik Ancam Kebebasan Berpendapat, Komdigi: Aturan Takedown 4 Jam Bukan Pembungkaman

Dikritik Ancam Kebebasan Berpendapat, Komdigi: Aturan Takedown 4 Jam Bukan Pembungkaman

Ada yang khawatir aturan tersebut mengancam kebebasan pers dan berekspresi, bahkan menilainya sebagai tanda pemerintah anti-kritik.

Kejari Palangka Raya Telusuri Hibah Pilkada, Mantan Pj Walikota Diperiksa 6 Jam Lebih

Kejari Palangka Raya Telusuri Hibah Pilkada, Mantan Pj Walikota Diperiksa 6 Jam Lebih

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya tengah mendalami dugaan revisi anggaran dana hibah Pilkada 2024, dengan memeriksa mantan Pj Walikota

Kejati Targetkan Sidang Kasus Hibah di KPU Kotim Digelar Tahun Ini 

Kejati Targetkan Sidang Kasus Hibah di KPU Kotim Digelar Tahun Ini 

Kejati KaltengTargetkan Persidangan Kasus Dana Hibah di KPU Kotim Digelar Tahun Ini, dan kini masih mengumpulkan bukti, saksi dan penyidikan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer