Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejati Targetkan Sidang Kasus Hibah di KPU Kotim Digelar Tahun Ini 

Dodi Abdul Qadir
Penulis: Dodi Abdul Qadir❯
Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng saat memeriksa para saksi perkara dana hibah KPU Kotim yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Kotim, Senin (7/9/2026).(dok/istimewa)
Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng saat memeriksa para saksi perkara dana hibah KPU Kotim yang digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Kotim, Senin (7/9/2026).(dok/istimewa)

Advertisement

PALANGKA RAYA,radarsampit.jawapos.com-Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berjalan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng) kini mempercepat proses pemberkasan terhadap tujuh tersangka, agar perkara tersebut segera dilimpahkan ke persidangan.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalteng Hendri Hanafi mengungkapkan, penyidik masih melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap para tersangka. Pihaknya mengupayakan agar sidang perdana kasus tersebut dapat digelar tahun ini, jika hal tersebut bisa.

“Kami terus melakukan pengembangan. Pemeriksaan juga masih berjalan dan kami mempercepat proses pemberkasan,” ujarnya kepada Radar Sampit,Selasa (13/10/2026).

Advertisement

Menurut Hendri, percepatan penanganan perkara menjadi perhatian penyidik, salah satunya karena adanya batas waktu masa penahanan yang harus diperhitungkan. Karena itu, proses hukum diupayakan berjalan secepat dan seefektif mungkin.

“Prinsipnya, kami upayakan secepat dan seefektif mungkin. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa digelar sidang perdana kasus KPU Kotim,” katanya.

Dalam perkara ini, Kejati Kalteng telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas lima komisioner KPU Kotim, termasuk Ketua KPU Kotim berinisial MR, serta empat komisioner lainnya berinisial W, JJ, MT, dan E.

Advertisement

Dua tersangka lainnya adalah inisial F, Sekretaris KPU Kotim yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta inisial MHM yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2023–2024.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan nilai sekitar Rp 40 miliar yang diberikan kepada KPU Kotim untuk mendukung pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada. Dalam pelaksanaannya, penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut.

Hendri menegaskan, hingga saat ini jumlah tersangka masih tujuh orang. Namun, penyidik tetap membuka kemungkinan pengembangan perkara apabila ditemukan fakta atau keterangan yang mengarah kepada pihak lain.

“Masih tujuh tersangka. Kami melihat perkembangan dan memeriksa para tersangka. Jika ada pihak lain yang disebutkan, tentu akan kami dalami,” pungkasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Aktivitas KPU Kotim Jangan Terganggu Proses Hukum

Aktivitas KPU Kotim Jangan Terganggu Proses Hukum

Aktivitas rutin di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) jangan terganggu,  setelah komisionernya terseret

Kasus KPU Kotim, Pengamat Hukum Menilai Harus Didalami Keterlibatan Pihak Lain

Kasus KPU Kotim, Pengamat Hukum Menilai Harus Didalami Keterlibatan Pihak Lain

Kasus KPU Kotim, Pengamat Hukum Menilai Harus Didalami Keterlibatan Pihak Lain, selain lima tersangka yang telah ditetapkan Kejati Kalteng

Kejaksaan Tinggi Kalteng Beri Penghormatan kepada Para Relawan Karhutla

Kejaksaan Tinggi Kalteng Beri Penghormatan kepada Para Relawan Karhutla

Sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan pengabdian di lapangan, Kejati Kalteng menggelar kegiatan Apresiasi Para Relawan Karhutla

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer