SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang kembali terjadi pada Tahun Anggaran 2025.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kotim, Abdul Kadir mengungkapkan realisasi belanja daerah tahun 2025 mencapai Rp2,126 triliun atau 89,16 persen dari total pagu anggaran. Namun, masih terdapat SILPA sebesar Rp171,39 miliar yang belum terserap.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena masih banyak kebutuhan masyarakat yang memerlukan dukungan anggaran, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pembangunan di wilayah pedesaan dan pedalaman.
“Besarnya SILPA perlu menjadi perhatian dan evaluasi serius, mengingat masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan,” ujarnya.
Abdul Kadir menilai besarnya SILPA yang terus terjadi setiap tahun menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program pembangunan daerah.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengidentifikasi secara jelas faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran, mulai dari perencanaan yang belum optimal, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga rendahnya serapan anggaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kami meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh agar penyebab terjadinya SILPA dapat diketahui secara jelas dan diperbaiki sehingga tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, Fraksi Golkar mengajukan sejumlah rekomendasi. Di antaranya meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan agar lebih realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala agar berbagai kendala dapat segera diatasi. Evaluasi terhadap OPD yang berulang kali memiliki tingkat serapan anggaran rendah juga dinilai perlu dilakukan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
