
KUALA KURUN,radarsampit.jawapos.com-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan jawaban atas pandangan umum Pemkab terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD 2026, pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2026.
"Kami menyambut baik dan mengapresiasi sikap dari pemkab, yang pada prinsipnya telah menerima dua buah raperda inisiatif untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan tahap pembentukan peraturan daerah (perda) yang berlaku," ucap Juru Bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Gumas Herda, Selasa (17/11).
Sejak awal tahun 2026, kata dia, Bapemperda DPRD telah melaksanakan beberapa tahapan penyusunan produk hukum yakni penyusunan naskah akademik, rapat intern, rapat gabungan/sinkronisasi, uji publik, hingga rapat teknis dengan instansi teknis di tingkat provinsi, dalam rangka mencari serta menghimpun masukan, saran dan umpan balik, agar penyusunan raperda ini mendapat dukungan dan ada partisipasi yang baik dari publik dan pihak teknis terkait.
"Tahapan ini merupakan salah satu bentuk sinergi serta komitmen bersama DPRD dan pemkab, dalam mewujudkan regulasi berkualitas demi kepentingan masyarakat Kabupaten Gumas," terang Herda.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Gunung Mas Sampaikan Dua Raperda Inisiatif
Dia menegaskan, Bapemperda DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti semua catatan dan masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah, dalam proses pembahasan dua raperda tersebut.
"Kami menyakini dengan kerja sama yang sinergis dan konstruktif antar DPRD dan pemerintah daerah, maka dua raperda inisiatif DPRD dapat diselesaikan menjadi perda yang berkualitas, komprehensif dan implementatif," papar Herda.
Pihaknya pun meminta Pemkab Gumas untuk menugaskan perangkat daerah terkait secara aktif dalam rangka pembahasan, sehingga menghasilkan perda yang berkualitas, implementatif dan bermanfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Gumas.
"Kami ingin pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan raperda ini dapat secara maksimal dalam mengawal dan melaksanakannya, sehingga tepat sasaran dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya," ujar Politikus Partai Golkar ini.
Dia menambahkan, adapun hal-hal teknis yang merupakan turunan atau penjabaran dari perda ini nantinya akan diatur dan disusun dalam peraturan bupati (perbup), peraturan kepala daerah (perkada), dan surat keputusan kepala daerah.
"Kalau nanti sudah ditetapkan menjadi perda, maka diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing," tandas Herda. (arm/gus)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





