
KUALA KURUN,radarsampit.jawapos.com-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD. Raperda itu sebelumnya sudah diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Raperda itu yakni tentang Pendirian, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, dan Raperda tentang Peraturan Pemberdayaan Daerah Ekonomi Masyarakat melalui Pemanfaatan Limbah Kayu.
"Melalui regulasi ini, kami ingin membangun ekosistem yang berkeadilan, dimana setiap kegiatan usaha mendapatkan kemudahan, perlindungan dan ruang bertumbuh yang setara," ucap Juru Bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Gumas, Endra, Senin (16/11).
Secara garis besar lanjutnya, raperda pendirian, penataan dan pembinaan pasar rakyat dan toko swalayan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberikan kesempatan. Ini sebagai konsekuensi semakin terbuka kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah serta memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Dengan semakin pesatnya pertumbuhan kegiatan perdagangan, kami ingin mewujudkan prinsip saling menguntungkan serta mencegah terjadi persaingan yang tidak sehat dan kepastian hukum untuk pelaku usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dilakukan pengelolaan pasar rakyat dan toko swalayan," paparnya.
Kemudian, raperda tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan limbah kayu, menurutnya harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan dan tidak merusak fungsi dari lingkungan hidup.
Baca Juga: DPRD Gumas Turut Maknai Peringatan HUT ke 81 TNI, Bersama Rakyat, Bersinergi Jaga Keutuhan NKRI
"Keberadaan aturan mengenai pemanfaatan limbah kayu tersebut untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum ke semua pihak dan pelaku usaha yang terlibat dalam pemanfaatan limbah di daerah, khususnya di bidang industri dan usaha mikro, kecil dan menengah," papar Endra.
Dia menyampaikan, disusunnya dua buah raperda inisiatif DPRD Kabupaten Gumas merupakan salah satu hasil kunjungan kerja DPRD ke dalam daerah serta pelaksanaan reses yang menampung saran, masukan dan usul pertimbangan konstituen, para pelaku usaha baik UMKM maupun IKM Kabupaten Gumas.
"Penyusunan dua raperda inisiatif DPRD juga sudah melalui proses rapat teknis dengan dinas terkait di Provinsi Kalteng." tegasnya.
Dia menambahkan, peraturan pelaksana atas dua raperda ini akan ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati (perbup) yakni paling lama enam bulan sejak peraturan daerah (perda) diundangkan, memastikan seluruh amanat regulasi dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





