
KUALA KURUN,radarsampit.jawapos.com-Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyampaikan pandangan umum terhadap pidato pengantar Bupati Gumas atas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027, pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2026.
“Kami menyatakan dapat menerima dan menyetujui terkait Raperda APBD Gumas 2027 untuk dibahas lebih lanjut, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gumas Herbert Y Asin, Senin (16/11).
Dalam rancangan APBD tahun 2027, pendapatan daerah Rp1,069 triliun dan belanja daerah Rp1,054 triliun. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah daerah disiplin melaksanakan efisiensi belanja non prioritas, serta optimalkan pendapatan asli daerah (PAD) demi menjaga kemandirian fiskal
"Kami berharap seluruh target makro pembangunan tahun 2027 dapat tercapai secara maksimal melalui pelaksanaan program yang terukur, tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Kemudian, Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Gumas Lelie mengatakan, rincian rancangan APBD tahun 2027, berupa pendapatan daerah sebesar Rp 1.069.017.159.155,73 dan belanja daerah sebesar Rp1.054.387.578.384,40, sehingga terdapat surplus anggaran Rp14.629.580.771,33, yang akan ditutup dari penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) tahun anggaran 2026 yaitu Rp4.370.419.228,67.
"Kami cukup memahami kondisi perekonomian dan keuangan pemerintah daerah. Kami pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui untuk dibahas antara eksekutif dan legislatif dalam rapat berikutnya sesuai jadwal yang ditentukan," jelasnya.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Gunung Mas Sampaikan Dua Raperda Inisiatif
Juru Bicara Fraksi Partai Perindo Darwinson Concon memberi penghargaan atas kerja keras Pemkab Gumas yang sudah menyusun dan mengajukan Raperda APBD tahun 2027. Dalam penggunaan APBD 2027 harus berpihak pada rakyat kecil, penguatan ekonomi lokal hingga perlindungan sosial.
"Kami juga menyatakan siap dan setuju membahas raperda tersebut pada tahap rapat gabungan badan anggaran legislatif bersama tim anggaran eksekutif, sesuai dengan jadwal yang ditentukan," terangnya.
Lalu, Juru Bicara Fraksi Nasdem Doni Saputra menuturkan, pada prinsipnya pihaknya dapat menerima postur APBD yang diusulkan untuk dibahas pada forum rapat DPRD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh badan musyawarah."Adapun untuk saran dan masukannya, akan kami sampaikan dalam forum pembahasan," tuturnya.
Selanjutnya juru bicara Fraksi Demokrat Neni Yuliani meminta agar penajaman prioritas setiap perangkat daerah harus benar-benar menyasar pemangkasan yang tidak mendesak, kegiatan seremonial maupun pengadaan barang non prioritas. Ini menunjukkan komitmen efisiensi anggaran yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan aset publik.
"Kami harap prioritas pembangunan kedepan yaitu meningkatkan wajah kota kuala kurun yang fokus pada perbaikan akses jalan utama, fasilitas umum, fasilitas olahraga, pengaspalan dan pemeliharaan jalan kota. Tata kota yang baik merupakan cermin utama kemajuan daerah," tegasnya.
Lalu Juru Bicara Fraksi Gerakan Nasional Rayaniatie Djangkan menyampaikan, penyusunan Rancangan APBD 2027 adalah instrumen penting pelaksanaan pemerintahan daerah. Diminta agar sasaran program/kegiatan yang sudah ditargetkan harus mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Dari hal tersebut, kami sepakat rancangan APBD tahun 2027 dibahas lebih lanjut sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Gumas," tandasnya. (arm/gus)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





