Audit BPK Jadi Acuan, Pemkab Seruyan Sesuaikan Silpa dalam Perubahan APBD 2026

M. Rifani Dewantara • Dipublikasikan Kamis, 10 September 2026 | 21:24 WIB

 

RAPAT: Plh Sekda Seruyan Bahrun Abbas mengikuti rapat pembahasan perubahan APBD 2026 di DPRD Seruyan, Kamis (10/9/2026). FOTO: RIFANI/RADAR SAMPIT
RAPAT: Plh Sekda Seruyan Bahrun Abbas mengikuti rapat pembahasan perubahan APBD 2026 di DPRD Seruyan, Kamis (10/9/2026). FOTO: RIFANI/RADAR SAMPIT

 

KUALA PEMBUANG, Radarsampit.jawapos.com – Pemkab Seruyan mulai membahas perubahan APBD 2026. Penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Plh Sekda Seruyan Bahrun Abbas mengatakan, penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Angka Silpa dalam perencanaan APBD sebelumnya perlu diselaraskan agar postur anggaran perubahan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD 2026, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga: Bupati Gumas Tegaskan Tak Ada Dana Aspirasi

“Dalam perubahan ini kita menyempurnakan perencanaan APBD murni kemarin. Dengan nilai Silpa dan lain sebagainya yang merupakan hasil audit BPK, nanti kita perbaiki dan sesuaikan dengan angka sebenarnya,” kata Bahrun.

Menurutnya, hasil audit BPK menjadi acuan penting agar angka yang dimasukkan dalam perubahan APBD lebih akurat dan sesuai kondisi keuangan daerah.

Di sisi belanja, kebutuhan wajib dan mengikat tetap menjadi prioritas. Terutama belanja pegawai, seperti ASN, PPPK paruh waktu, dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP).

Baca Juga: Karhutla Kalteng, DPRD Apresiasi Dukungan Pemerintah Pusat

“Yang prioritas di perubahan jelas tetap kegiatan wajib mengikat. Belanja-belanja pegawai, baik ASN, kemudian PPPK paruh waktu, tunjangan TPP, itu yang wajib kita penuhi terlebih dahulu,” tegasnya.

Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran yang tersedia untuk program pembangunan prioritas.

Baca Juga: GAPKI Desak Perusahaan Sawit Perkuat Antisipasi Karhutla

Bahrun berharap program yang masuk dalam perubahan APBD tidak sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kemudian kita masuk ke program-program pembangunan prioritas yang mudah-mudahan bisa lebih menyentuh kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (rdw/fm)

 

Editor : Farid Mahliyannor
TAPD APBD bpk Silpa seruyan