PALANGKA RAYA –Pemerintah mulai menaikkan level penindakan kasus karhutla. Perkembangan terbaru,lima perusahaan besar swasta (BPS) pemegang konsesi di Kalimantan dicabut izinnya.Total luas konsesi lima perusahaan tersebut mencapai 92.464 hektare. Dari luasan itu, area yang tercatat terbakar mencapai 1.169,13 hektare.
Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang kini berada di Palangka Taya, Kalimantan Tengah. Lima perusahaan itu tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Mereka adalah PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan konsesi sekitar 29.140 hektare. Berikutnya PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 11.882 hektare.
Dari Kalteng, tiga perusahaan ikut kena sanksi. Yakni PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau dengan konsesi 3.812 hektare, PT Grace Putri Perdana di Lamandau, Sukamara, dan Ketapang seluas 28.990 hektare, serta PT Babugus Wahana Lestari di Kapuas dengan konsesi 18.640 hektare.
Raja Juli mengatakan, pencabutan izin dilakukan melalui mekanisme evaluasi terhadap perusahaan yang berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan. Hasil evaluasi menjadi dasar pemerintah untuk menentukan tindakan, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin.
“Kita punya mekanisme yang sudah solid untuk melakukan evaluasi apakah sebuah perusahaan itu kita bekukan,” ujar Raja Juli di Pusdalops Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Tjilik Riwut Km 2,5, Palangka Raya, Selasa (22/9/2026).
Baca Juga: Kunjungi Lokasi Karhutla di Kalteng, Menhut Raja Juli Hanya Ingatkan Warga untuk Tidak Main Api
Menurut dia, salah satu perhatian pemerintah adalah kebakaran yang berulang di wilayah konsesi. Perusahaan yang mengalami kebakaran berulang, tetapi dinilai tidak menunjukkan upaya memadai dalam membentuk pasukan atau satuan tugas pemadaman, dapat dikenai tindakan.
“Yang pasti di sana ada terbakar secara berulang. Berapa tahun kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman, Satgas yang tidak ada, dan kita cabut,” tegasnya.
Raja Juli membuka kemungkinan pencabutan izin terhadap perusahaan lain apabila tidak melakukan perubahan dalam penanganan karhutla.“Kalau tidak berubah, ya kita cabut. Ya, saya cabut. Pak Presiden perintahnya jelas. Kalau tidak berubah, masih saja membakar, tunggu tanggal mainnya. Kita cabut,” tegasnya.
Ditegaskannya, Kementerian Kehutanan menegaskan kewenangan pencabutan tersebut berada pada sektor kehutanan, khususnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
