KUALA PEMBUANG, Radarsampit.jawapos.com – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda meminta seluruh jajaran pemerintah daerah mengoptimalkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.
Evaluasi diperlukan agar roda pemerintahan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Ahmad mengatakan, penyamaan persepsi penting untuk membangun semangat kolektif di lingkungan Pemkab Seruyan. Menurutnya, setiap perangkat daerah memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan.
Baca Juga: Pemkab Gumas Perkuat Layanan Kesehatan, RSUD Kuala Kurun Bangun Cathlab dan CT Scan
“Pertanyaannya, apakah sudah optimal semua fungsi itu? Itu yang perlu kita evaluasi,” kata Ahmad, Rabu (2/9/2026).
Ia menegaskan, kinerja pemerintah selalu menjadi perhatian masyarakat, terlebih di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Karena itu, pejabat dan aparatur diminta menyadari bahwa kinerja mereka turut memengaruhi citra pemerintah daerah.
Sejumlah sektor masih menjadi perhatian, terutama infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ahmad menyebut infrastruktur terus dibenahi karena sebelumnya Seruyan kerap mendapat sorotan terkait kondisi jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
Baca Juga: Dulu Dapat Bansos, Kini Tidak, DPRD Kalteng Soroti Perubahan Data Desil
Pemkab Seruyan juga memperkuat dukungan alat berat untuk menunjang pekerjaan di lapangan. Ahmad menilai kritik masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik yang harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia menambahkan, pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi geografis Seruyan. Sementara sektor pendidikan dan kesehatan perlu terus diperkuat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan layanan dasar masyarakat.
Baca Juga: Perkebunan Rakyat Jadi Fokus, BPDP Perkuat Program dari Hulu sampai Hilir
Ahmad meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi memastikan setiap fungsi pemerintahan menghasilkan pelayanan yang semakin baik.
“Semangat dan kegairahan kerja itu kita akui saja, kadang tinggi, kadang rendah. Tapi dalam konteks pemerintahan daerah tentu tidak boleh,” pungkasnya. (rdw/fm)
Editor : Farid Mahliyannor