KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Seruyan mendorong Pemerintah Kabupaten Seruyan memprioritaskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan infrastruktur jalan, terutama di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) II dan Dapil III.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Seruyan, Subani, mengatakan kondisi akses jalan menuju wilayah hulu masih menjadi persoalan utama yang perlu segera ditangani. Menurutnya, efisiensi anggaran harus diarahkan pada program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau melihat kondisi saudara-saudara kita di Dapil III yang beberapa kali menjadi sorotan karena akses jalannya memprihatinkan, sudah seharusnya APBD diprioritaskan ke sana,” kata Subani kepada Radar Sampit, Senin (13/7).
Ia menilai anggaran perbaikan jalan di kawasan hulu selama ini masih terbatas, padahal infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Subani menyebut Fraksi PDIP terus mendorong pemerintah agar meningkatkan alokasi anggaran untuk membuka dan memperbaiki akses jalan menuju wilayah hulu. Hal itu dinilai penting mengingat luas wilayah Seruyan mencapai sekitar 15 ribu kilometer persegi dengan bentangan wilayah dari hilir hingga hulu lebih dari 1.200 kilometer.
“Kami berharap ke depan APBD benar-benar difokuskan untuk jalan. Jangan sampai pada 2026 masih ada lagi jalan rusak yang viral. Masyarakat di hulu juga berhak menikmati pembangunan yang sama,” ujarnya.
Menurut Subani, sejumlah ruas jalan sebenarnya hanya membutuhkan penyambungan pada beberapa titik yang masih terputus. Pemerintah, kata dia, perlu segera menuntaskan pekerjaan tersebut agar akses transportasi masyarakat semakin lancar.
Selain pembangunan jalan, Subani juga meminta pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja daerah. Ia menilai sejumlah pembangunan perlu dikaji kembali berdasarkan tingkat urgensinya dan manfaat bagi masyarakat luas.
Ia mencontohkan pembangunan fasilitas seperti halte yang dinilai belum mendesak karena belum didukung sistem angkutan umum. Selain itu, pembangunan pagar kuburan dan proyek semenisasi yang hanya melayani sedikit kepala keluarga juga dinilai perlu dievaluasi.
“Kalau jalan belum memadai, sebaiknya anggaran difokuskan ke sana dulu. Kalau belum bisa diaspal, semenisasi juga bisa menjadi solusi agar masyarakat tetap memiliki akses yang layak,” tegasnya.
Subani berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan APBD mendatang dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno