Empat Kecamatan Hanya Didukung Satu SPBU
SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi pangan, menghadapi tantangan serius di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Betapa tidak, wilayah yang merupakan lumbung pangan itu masih berkutat dengan minimnya ketersediaan BBM, untuk sektor-sektor penyokongnya.
Terutama para petani dan nelayan di sana, operasional mereka sangat tergantung dengan pasokan BBM dari satu-satunya SPBU di Samuda, ibu kota Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Sementara sentra pertanian di sana mencakup tiga kecamatan lainnya, yakni Pulau Hanaut, Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Utara.
Safrudin, Perwakilan kelompok tani Teluk Sampit, ketika rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kotim beberapa waktu lalu mengungkapkan, apabila keterbatasan pasokan BBM untuk produksi pertanian terus terjadi, maka bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produksi pangan, terancam tak bisa digunakan maksimal.
“Percuma bantuan alsintan diberikan kalau petani tetap sulit mendapatkan BBM subsidi. Akhirnya alat hanya jadi pajangan,” ungkapnya.
Hal itu belum ditambah di sektor perikanan, yang juga memerlukan kepastian pasokan BBM untuk operasional perahu nelayan.
Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim Yephi Hartady Periyanto menilai, distribusi BBM subsidi bagi petani perlu dibenahi agar tidak mempersulit mereka yang memang berhak menerima subsidi tersebut.
Menurutnya, solusi jangka pendek sebenarnya telah tersedia melalui sistem Subsidi Tepat MyPertamina yang menggunakan barcode atau QR Code bagi petani penerima subsidi.
Baca Juga: Kesulitan Petani Mendapat BBM Dibahas dalam RDP di DPRD Kotim. Hasilkan Sejumlah Rekomendasi
“Kalau jangka pendek sebenarnya sistemnya sudah ada. Petani penerima subsidi itu sudah terdata melalui aplikasi dan barcode. Bahkan ada legalisasi dan rekomendasi dari kepala dinas. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi dipersulit di lapangan,” ujar Yephi.
Ia menjelaskan, rekomendasi yang diterbitkan dinas hanya berdasarkan data yang telah diverifikasi dalam sistem. Karena itu, petani yang sudah memiliki barcode seharusnya dapat langsung memperoleh pelayanan sesuai ketentuan.
“Kalau memang ada kebocoran atau penyalahgunaan, itu tanggung jawab kami yang mengeluarkan validasi. Jadi jangan sampai petani yang sudah jelas penerima subsidi malah dipersulit lagi saat membeli BBM di SPBU,” imbuhnya.
Yephi mengibaratkan, sistem tersebut sama seperti penggunaan barcode pada kendaraan penerima BBM subsidi. Selama identitas penerima telah terdaftar dan tervalidasi, maka pelayanan seharusnya dapat berjalan tanpa hambatan tambahan.
“Petani itu penerima hak subsidi. Selama ini justru banyak petani yang tidak pernah mengambil hak subsidinya. Ketika sekarang mereka mulai mengambil karena ada kebutuhan, jangan malah dibuat sulit,” tegasnya.
Terkait petani menggunakan jeriken untuk pengangkutan BBM, Yephi menilai hal itu lebih berkaitan dengan aspek keselamatan daripada larangan penggunaan.
“Kalau soal tangki atau jeriken sebenarnya itu persoalan teknis dan keselamatan. Jadi bukan berarti tidak boleh. Tinggal disosialisasikan saja standar jeriken yang aman, ketebalannya bagaimana, jenisnya seperti apa. Petani pasti sanggup mengikuti aturan kalau dijelaskan dengan baik,”paparnya.
Yephi menegaskan, untuk jangka menengah, DPKP mendorong adanya titik-titik pengambilan khusus BBM subsidi bagi petani maupun nelayan agar distribusi tidak terpusat di satu lokasi.“Kita coba pikirkan titik pengambilan tertentu supaya tidak menumpuk di satu tempat. Karena sebenarnya pengambilan tidak harus di satu SPBU saja,” katanya.
Sementara untuk jangka panjang, Yephi menilai kawasan sentra pertanian perlu mendapatkan fasilitas khusus yang mendukung kelancaran distribusi BBM. Termasuk kemungkinan pembangunan SPBU khusus petani.
Menurutnya, kebutuhan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan stabilitas pasokan pangan daerah.
“Kalau suatu daerah ditetapkan sebagai kawasan sentra, harus ada banyak kemudahan dan prioritas. Salah satunya mungkin SPBU khusus petani atau sistem khusus untuk mendukung kebutuhan mereka,”paparnya.
Yephi mengakui, kawasan selatan Kotim yang memiliki jumlah petani cukup besar, namun hingga kini akses pengisian BBM subsidi masih bertumpu pada satu SPBU di Samuda.
“Bayangkan petani dari Teluk Sampit, Samuda dan wilayah lain harus menuju satu SPBU. Sementara jumlah petani kita banyak. Ini belum lagi kalau potensi komoditas Kelapa Dalam kembali dikembangkan. Maka kebutuhan BBMnya juga harus dipikirkan,” imbuhnya.
Yephi menegaskan, persoalan distribusi BBM subsidi tidak hanya menyangkut kebutuhan petani, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas di masyarakat.
“Kalau distribusi BBM terganggu, dampaknya bisa sampai ke harga beras dan komoditas lainnya. Karena itu BBM bersubsidi ini memang harus dijaga agar tepat sasaran dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian,” pungkasnya. (ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama