SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti minimnya perhatian Pertamina terhadap kebutuhan biosolar subsidi di wilayah pelosok, khususnya kawasan utara Kotim yang hingga kini masih mengalami kekurangan pasokan.
Anggota DPRD Kotim, Andi Lala mengatakan masyarakat pedalaman masih kesulitan mendapatkan biosolar subsidi, padahal aktivitas ekonomi mereka sangat bergantung pada BBM tersebut.
“Wilayah pelosok di Kotim ini seperti masih diabaikan. Kebutuhan masyarakat besar, tetapi kuota biosolar subsidi yang diberikan tetap minim,” tegasnya.
Baca Juga: Transaksi Belanja Online Mulai Tambah PAD Kotim
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, wilayah utara Kotim memiliki aktivitas pertanian dan perkebunan yang tinggi, terutama petani sawit mandiri yang setiap hari mengandalkan kendaraan berbahan bakar solar untuk mengangkut hasil panen ke pabrik.
Namun, fasilitas penyaluran dan kuota BBM subsidi dinilai belum pernah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Saat ini, enam kecamatan di wilayah utara hanya dilayani dua SPBU di Kecamatan Tualan Hulu dan Parenggean, serta dua APMS di Parenggean dan Mentaya Hulu.
Baca Juga: Banjir Kiriman Rendam Desa Tumbang Mujam Kotim, Ketinggian Air Capai 35 Sentimeter
“Enam kecamatan hanya dilayani empat titik penyaluran. Ini jelas tidak sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan masyarakat. Wajar kalau petani terus mengeluh solar sulit didapat,” ujarnya.
Menurut Andi Lala, persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap biasa karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat pedalaman. Ketika solar sulit diperoleh, distribusi hasil panen terganggu dan pendapatan petani ikut menurun.
“Yang merasakan dampaknya masyarakat kecil. Mereka harus antre, kadang tidak kebagian, sementara kebutuhan bekerja setiap hari tetap berjalan,” katanya.
Baca Juga: Iduladha 1447 Hijriah, SMAN 1 Sampit Berkurban Lima Ekor Sapi
Karena itu, DPRD Kotim mendesak Pertamina segera mengevaluasi distribusi BBM subsidi di wilayah pelosok dan menambah kuota biosolar subsidi untuk kawasan utara.
Selain penambahan kuota, DPRD juga meminta adanya skema distribusi yang lebih berpihak kepada petani agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Kami minta jangan hanya wilayah perkotaan yang diperhatikan. Masyarakat pelosok juga punya hak yang sama terhadap BBM subsidi,” tandasnya.
Baca Juga: PHBI Kotim Salurkan 450 Bungkus Daging Kurban kepada Masyarakat
Desakan tersebut turut dimasukkan dalam rekomendasi resmi hasil RDP Komisi II DPRD Kotim terkait penyaluran dan ketersediaan biosolar subsidi di wilayah utara Kotim. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor