SAMPIT,radarsampitjawapos.com-Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan aturan mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) yang mewajibkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit, batu bara dan ferroalloy dilakukan melalui satu pintu melalui BUMN.
Peraturan Pemerintah itu langsung berdampak kepada para petani mandiri kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng), khususnya di tiga kabupaten yang memiliki luasan terbesar perkebunan sawit. Kotawaringin Timur (Kotim), Kotawaringin Barat (Kobar) dan Lamandau.
Kendati tebijakan tersebut ditujukan untuk mengendalikan tata niaga ekspor, serta memperbesar penerimaan negara, namun sejumlah petani lokal dilanda kecemasan, lantaran bakal menurunkan pendapatan mereka.
Pantauan Radar Sampit, Kamis (21/5) harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat pengepul hanya berkisar Rp1.700 hingga Rp2.000 per kilogram. Turunnya harga tersebut dinilai sangat memberatkan petani, terutama di wilayah hilir Kotim yang harus mengeluarkan biaya operasional cukup besar untuk membawa hasil panen hingga ke tangan pengepul. Rata-rata penurunan harga hingga Rp600–Rp700.
Diungkapkan Mansyah, salah seorang petani sawit, biaya panen dan angkut kini terus meningkat seiring naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Ditambah harga pupuk nonsubsidi dan biaya produksi juga mengalami kenaikan.
Ia menjelaskan, upah panen di kebunnya mencapai Rp400 per kilogram. Setelah itu, petani masih harus membayar biaya angkut dari kebun menuju tepi sungai sebesar Rp100 per kilogram.
Baca Juga: Prabowo Klaim Danantara Bisa Selamatkan Rp2.653 Triliun, Ekspor CPO dan Batu Bara Bakal Lewat BUMN
“Belum selesai sampai di situ, buah sawit kemudian diangkut menggunakan kelotok menuju lokasi pengepul dengan biaya tambahan sekitar Rp150 per kilogram.Kalau dijual ke pengepul hanya Rp2.000 per kilogram, sisa keuntungan sangat sedikit,” keluhnya.
Sementara itu, petani yang memiliki kendaraan sendiri dan bisa menjual langsung ke pabrik kelapa sawit (PKS) masih memperoleh harga di kisaran Rp2.250 hingga Rp2.600 per kilogram. Namun harga tersebut tetap dinilai rendah karena masih berada di bawah ketetapan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Selain harga murah, petani juga mengeluhkan ketatnya proses grading di pabrik. Kualitas buah, tingkat kematangan, ukuran tandan, hingga kondisi fisik sawit menjadi penentu harga jual.
Beni, seorang petani sawit di Kotim juga mengaku mulai merasakan dampak penurunan harga TBS. Menurutnya, turunnya harga di tingkat pabrik membuat petani kecil berada dalam posisi sulit, karena biaya operasional kebun tidak ikut turun.
“Dulu harga pabrik masih sekitar Rp3.200 per kilogram, sekarang rata-rata Rp2.500. Kalau lewat pengepul, petani bisa dapat jauh lebih rendah lagi,” ungkapnya.
Bahkan lanjut Beni, terdapat pabrik yang kini hanya menerima pembelian TBS petani di kisaran Rp2.200 per kilogram, jauh di bawah harga sebelumnya.
“Kalau di pabrik saja begitu, apalagi pengepul membeli dari petani, paling di harga Rp1.600 per kilogram,” sebutnya.
Ia menilai kondisi tersebut semakin memberatkan petani karena biaya produksi kebun, mulai dari pupuk, perawatan hingga ongkos panen, tidak ikut mengalami penurunan. Jika kondisi ini berlangsung lama, banyak petani dikhawatirkan akan mengurangi pemupukan dan perawatan kebun untuk menekan biaya operasional.
Hal senada disampaikan Tasrifin, petani sawit lainnya di Kotim. Menurutnya, harga jual yang terus menurun sementara biaya produksi tetap tinggi berpotensi membuat petani kesulitan mempertahankan produktivitas kebun.
“Kalau biaya produksi tinggi sementara harga jual terus turun, petani pasti berpikir ulang untuk perawatan kebun. Dampaknya nanti bisa ke hasil panen juga,” katanya.
Dirinya berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tata kelola ekspor agar tujuan meningkatkan penerimaan negara tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap harga sawit di petani mandiri.
Sama halnya dengan petani kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang turut kelimpungan. Sehari setelah pidato presiden Prabowo Subianto tentang ekspor komoditas strategis melalui BUMN baru PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), harga Tandan Buah Segar (TBS) ditingkatkan petani di wilayah ini langsung rontok.
Petani mengeluhkan, dalam dua hari terakhir, terjadi pemangkasan harga TBS Kelapa Sawit hingga Rp 600 perkilogramnya, dan merata hampir di seluruh Kotawaringin Barat.
Beberapa pabrik kelapa sawit telah mengumumkan penurunan harga beli TBS kelapa sawit di beberapa wilayah di Kobar
Pemilik usaha pengepul kelapa sawit di Jalan Ahmad Shaleh Pangkalan Bun, Syarif, mengungkapkan, harga perkilogram TBS kelapa sawit yang ia ambil dari petani perkilogramnya Rp2600.
"Saat ini harga pabrik di PT BGA perkilonya Rp2.660, jadi terpaksa kami beli harga sawit masyarakat dengan harga standar pabrik, kemarin kita masih ambil diharga Rp3250 perkilonya," ujarnya, (Jumat (22/5).
Seorang petani kelapa sawit, Manuel juga mengaku bingung dengan penurunan harga kelapa sawit yang mencapai hampir Rp600 perkilogramnya, mengingat untuk biaya produksi termasuk pupuk sudah tidak sebanding dengan harga sekarang.
Menurutnya, sementara harga pupuk meroket, justru harga TBS anjlok sehingga untuk keuntungan susah tidak ada lagi, padahal sebelum ini petani kelapa sawit sangat semangat mengingat harga sangat bagus di kisaran Rp3.200 sampai Rp3.300 perkilo.
Ia menilai, imbas dari pidato presiden Prabowo tentang ekspor CPO harus melalui BUMN memicu gejolak di perusahaan-perusahaan besar swasta kelapa sawit.
"Kita hanya berharap, agar harga dapat kembali naik dan petani dapat tersenyum lagi, kalau terus melorot harganya petani memilih untuk tidak mengurus kebunnya," pungkas Manuel.
Sementara itu di Lamandau, banyak petani lokal yang mengeluhkan situasi ini karena penurunan terjadi secara mendadak dan dalam jumlah yang cukup besar (Rp600/kg).
"Sebelumnya kami masih bisa tersenyum karena harga sempat menyentuh Rp3.200 per kilogram. Kalau turunnya langsung Rp600 begini, jelas sangat terasa dampaknya bagi pendapatan kami. Apa lagi kami jual ke peron sekitar Rp1.900 per kilogramnya. Apalagi biaya pupuk dan perawatan kebun saat ini masih tergolong tinggi," ungkap Mustofa, salah seorang petani sawit mandiri di Lamandau.
Pihaknya pun berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat segera turun tangan untuk memantau perkembangan harga ini, agar penurunan tidak semakin dalam dan kesejahteraan para petani kelapa sawit lokal tetap terjaga. (ang/oes/bib/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama