Status Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan Seruyan Berlaku hingga Oktober  

KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Seruyan menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi meningkatnya karhutla dan kekeringan selama musim kemarau.

Penetapan status siaga disampaikan dalam Apel Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan yang digelar Selasa (21/7). Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menegaskan pencegahan menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman bencana tersebut.

Menurut Ahmad, keberhasilan penanggulangan karhutla tidak hanya dilihat dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari upaya mencegah kebakaran sejak dini.

“Jangan menunggu api muncul, jangan menunggu asap terlihat, dan jangan menunggu kebakaran meluas. Bergeraklah sebelum semuanya terjadi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, penetapan status siaga dilakukan agar seluruh sumber daya dapat dikerahkan secara lebih cepat, terarah, dan terpadu sebelum kondisi darurat terjadi. Langkah tersebut juga mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan musim kemarau di Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Seruyan, berpotensi berlangsung lebih panjang dengan curah hujan di bawah normal.

Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, sehingga risiko munculnya titik panas, karhutla, dan kekeringan meningkat.

Bupati meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ia juga mengimbau warga segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap kepada aparat desa, BPBD, TNI, Polri, maupun instansi terkait.

Selain masyarakat, perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pelaku usaha diminta memperkuat kesiapsiagaan dengan memastikan Satuan Tugas Karhutla aktif, peralatan pemadaman siap digunakan, embung dan sumber air tersedia, serta patroli di wilayah konsesi ditingkatkan.

“Karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas konsesi. Karena itu penanganannya harus dilakukan secara terpadu. Tidak boleh ada ego sektoral ataupun keterlambatan pelaporan,” ujarnya.