Radar Utama Kalteng Metropolis Hukrim Nasional Olahraga Featured Hiburan Serba Serbi Opini Oto Tekno

Banjir Sampit Tak Kunjung Surut, DPRD Singgung Warga yang Tolak Normalisasi Drainase

M. Akbar • Kamis, 21 Mei 2026 | 11:15 WIB
Salah satu titik banjir di Jalan Cristopel Mihing, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin ( 18/5//2026).
Salah satu titik banjir di Jalan Cristopel Mihing, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin ( 18/5//2026).

 

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menegaskan penanganan banjir di kawasan perkotaan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah tanpa dukungan masyarakat. 

Menurutnya, diperlukan sinergi semua pihak agar persoalan genangan air yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dapat diatasi secara maksimal.

“Yang pasti perlu sinergi antara pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat,” ujarnya, Kamis (21/5).

Ia mengatakan, pemerintah daerah sejauh ini telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari pembersihan drainase hingga normalisasi saluran air di sejumlah titik rawan genangan.

Namun di lapangan, proses penanganan masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya keberadaan bangunan yang berdiri di atas drainase.

“Ketika pemerintah melakukan pembersihan drainase, ada juga masyarakat yang keberatan,” tambahnya.

Menurut Rimbun, banyak warung maupun rumah toko yang dibangun di atas saluran air sehingga menghambat aliran drainase dan menyulitkan proses normalisasi.

“Ada bangunan yang berdiri di atas drainase. Saat ingin dibuka untuk normalisasi, ada yang menolak bahkan meminta ganti rugi kalau bangunannya rusak,” ucapnya.

Ia menilai kondisi tersebut menyebabkan saluran air tidak dapat dibersihkan secara optimal sehingga air mudah meluap ke jalan dan permukiman warga saat hujan deras.

“Kalau saluran air tertutup dan tidak bisa dibersihkan, otomatis air tidak mengalir dengan baik dan akhirnya meluap,” ungkapnya.

Selain persoalan bangunan, Rimbun juga menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama terkait sampah yang menyumbat drainase.

Ia mengajak masyarakat membiasakan kerja bakti membersihkan saluran air di sekitar lingkungan tempat tinggal masing-masing.

“Jangan sampai drainase penuh sampah lalu pemerintah yang terus disalahkan. Kita semua punya tanggung jawab menjaga lingkungan,” tegasnya.

Rimbun menyebut beberapa titik banjir terparah berada di kawasan Baamang dan sekitar Jalan Tjilik Riwut yang banyak memiliki drainase tertutup bangunan.

Selain banjir di perkotaan, ia juga menyoroti banjir di wilayah hulu Kotim akibat meningkatnya debit dua sungai secara bersamaan.

“Kalau di daerah hulu itu air naik sampai 50 sampai 70 sentimeter karena ada pertemuan debit dua sungai,” pungkasnya.  (ktr-2)

Editor : Slamet Harmoko
#drainase kota sampit #banjir sampit #kotim #kalteng