PALANGKA RAYA ,radarsampitjawapos.com- Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kegaduhan yang sempat terjadi, sebagai dampak beredarnya surat mengenai pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama jajaran terkait, termasuk para wartawan. Dirinya menegaskan bahwa kebijakan pembatasan tersebut tidak berlaku.
"Kami sampaikan permohonan maaf apabila selama ini ada kegaduhan dan ketidaknyamanan akibat surat yang beredar. Saya tegaskan, itu tidak diberlakukan," ujarnya dalam forum rapat.
Fairid menjelaskan, munculnya surat tersebut merupakan murni kesalahan teknis di internal pemerintahan. Ia menyatakan bertanggung jawab penuh sebagai pucuk pimpinan dan enggan mencari "kambing hitam" atas persoalan ini.
Baca Juga: Anggota DPRD Persoalkan Surat Edaran Walikota Terkait Pembatasan BBM di Palangka Raya
"Ini tanggung jawab saya sebagai wali kota kepada masyarakat. Ada kesalahan non-teknis dari pejabat yang berwenang, dan kami akan lakukan evaluasi sepenuhnya melalui inspektorat agar hal serupa tidak terulang kembali," tegasnya.
Fairid juga menyatakan, pemerintah kota justru berkomitmen untuk menjaga ketersediaan stok BBM di lapangan.
Upaya "membanjiri" stok akan dilakukan guna memastikan masyarakat tidak lagi merasa kesulitan atau harus mengantre panjang untuk mendapatkan bahan bakar.
"Fokus utama kami adalah mencarikan solusi. Melalui rapat hari ini, kami ingin memastikan besok dan seterusnya masyarakat tidak lagi susah mendapatkan BBM. Stok akan diperbanyak," pungkasnya.
Ia berharap, dengan adanya klarifikasi ini, spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat Palangka Raya dapat mereda, serta aktivitas pengisian BBM di SPBU kembali berjalan normal.(gus)
Editor : Agus Jaka Purnama