SAMPIT,radarsampitjawapos.com- Tekanan ekonomi global yang memicu kenaikan harga BBM dan gas LPG terasa berdampak hingga ke daerah, termasuk di Kotawaringin Timur (Kotim). Kondisi tersebut, dinilai semakin memperberat beban ekonomi masyarakat.
Penilaian itu diutarakan akademisi di Kotim Riduan Kesuma, yang menyatakan kebijakan pemerintah diharapkan mampu memperkuat ekonomi. Namun menurutnya, kebijakan fiskal dan sektor pertanian, belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Di atas kertas terlihat baik, tapi di lapangan belum tentu berdampak langsung,” katanya.
Ia menilai, kebijakan efisiensi yang diterapkan juga belum mampu mendorong perbaikan ekonomi secara signifikan. Di tengah situasi tersebut, kenaikan harga BBM justru menjadi tekanan tambahan yang cukup besar.
“BBM ini komponen utama dalam banyak sektor. Begitu naik, efeknya langsung ke mana-mana,” ujar Riduan.
Ia menjelaskan, sektor pertanian dan distribusi menjadi yang paling cepat terdampak. Dalam pertanian, penggunaan alat mekanisasi sangat bergantung pada BBM, sehingga biaya produksi ikut meningkat. Di sisi lain, distribusi kebutuhan pokok melalui jalur darat, laut, dan udara juga akan mengalami kenaikan biaya.
“Kalau biaya produksi dan distribusi naik, harga pasti ikut naik. Itu tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Ia menyebut, porsi penggunaan BBM dalam rantai pasok kebutuhan pokok sangat besar. Dengan kondisi tersebut, kenaikan BBM hampir pasti akan berdampak langsung pada harga di pasar. “Kenaikan ini akan terasa ke masyarakat. Harga kebutuhan pokok akan ikut terdorong naik,” ujarnya.
Menurut Riduan, dampak kenaikan BBM di Kotim terasa lebih cepat karena aktivitas ekonomi di daerah ini sangat bergantung pada distribusi. Setiap kenaikan biaya langsung berimbas luas.
Baca Juga: Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi, Pemprov Kalteng Antisipasi Lonjakan Inflasi
“Begitu BBM naik, dampaknya langsung terasa. Dari transportasi, distribusi, sampai ke harga di pasar,” katanya.
Riduan kembali menjelaskan, kenaikan biaya tidak berhenti di satu titik. Beban tersebut akan terus berpindah dari pelaku usaha ke pelaku usaha lain hingga akhirnya ditanggung masyarakat.“Dari sopir ke distributor, lalu ke pedagang, dan ujungnya ke konsumen. Itu yang sekarang mulai terjadi,” ujarnya.
Dalam kondisi normal saja, lanjut dia, biaya logistik di Kotim sudah cukup tinggi. Kenaikan BBM membuat pelaku usaha berada dalam posisi sulit.
“Kalau harga tidak dinaikkan, mereka rugi. Tapi kalau dinaikkan, masyarakat yang terbebani,” ucapnya.
Riduan juga menyoroti ketergantungan pelaku usaha terhadap BBM nonsubsidi. Di lapangan, BBM subsidi dinilai tidak selalu bisa diandalkan.“Kalau menunggu subsidi, sering tidak kebagian di SPBU. Akhirnya terpaksa pakai nonsubsidi yang lebih mahal,” katanya.
Ia menilai, tata kelola distribusi BBM subsidi masih bermasalah. Kondisi ini membuat penyaluran tidak tepat sasaran dan membuka ruang praktik di lapangan. “Yang seharusnya dapat justru sering tidak dapat. Ini yang membuat biaya usaha makin tinggi,” tukas Riduan.
Dari sisi harga, ia memperkirakan kenaikan akan terjadi bertahap namun pasti, dimulai dari sektor yang paling cepat menyesuaikan biaya.“Sekarang sudah mulai terlihat. Setelah ini kemungkinan bahan pokok akan ikut naik,” sebutnya.
Riduan mengingatkan, kondisi ini akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Jika harga terus naik sementara pendapatan tidak berubah, konsumsi akan menurun.“Kalau daya beli turun, perputaran ekonomi ikut melemah. Ini yang berbahaya,” ucapnya.
Ia menilai, jika situasi ini tidak segera diantisipasi, maka risiko perlambatan ekonomi daerah akan semakin besar. Sebab, konsumsi masyarakat selama ini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi.“Kombinasi ini berat. BBM naik, biaya hidup naik, sementara beban lain juga ada,” tambahnya.
Riduan menegaskan, kondisi ini menjadi sinyal bahwa tata kelola ekonomi perlu diperkuat agar tekanan terhadap masyarakat tidak semakin dalam. “Kalau tidak ada langkah yang tepat, dampaknya bisa meluas dan berlangsung lama,” tandasnya.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama