SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Akhyannor, menyoroti potensi penyalahgunaan sistem barcode dalam distribusi BBM bersubsidi, terutama untuk jenis Pertalite dan Biosolar.
Ia meminta pihak Pertamina mengambil langkah tegas dengan membekukan barcode yang terindikasi digunakan oleh satu kendaraan lebih dari satu kali.
Sorotan itu disampaikan dalam diskusi bersama pihak Pertamina, Senin (20/4/2026). Akhyannor mengungkapkan adanya informasi di lapangan bahwa satu unit mobil bisa memiliki hingga lima sampai tujuh barcode.
Kondisi ini dinilai membuka celah bagi praktik pelangsiran, dengan modus mengganti pelat nomor kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi secara berulang.
“Kalau mobil yang sama hanya mengganti plat, barcode itu harus dibekukan, jangan difungsikan lagi,” tegasnya.
Menurutnya, sistem barcode yang diterapkan seharusnya menjadi instrumen pengendalian distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.
Namun, jika tidak diawasi dengan ketat, sistem tersebut justru berpotensi disalahgunakan, khususnya pada distribusi Pertalite dan Biosolar yang paling banyak diminati masyarakat.
Ia juga menyinggung perbedaan kapasitas pengisian BBM berdasarkan jenis kendaraan. Pickup dan truk, kata dia, memiliki batas pengisian berbeda sesuai regulasi dan kebutuhan operasional masing-masing.
Selain itu, Akhyannor mendorong aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan terhadap praktik pelangsiran BBM subsidi.
Ia menegaskan, langkah penindakan merupakan bagian dari upaya melindungi hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau memang ada pelanggaran, jangan salahkan aparat kalau ada penindakan. Itu demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia memaparkan kuota BBM untuk wilayah Kotim. Untuk jenis Pertalite tercatat sekitar 1.760 kiloliter dan Biosolar mencapai 4.347 kiloliter.
Sementara itu, Pertamax 492 kiloliter dan Pertamax Turbo 537 kiloliter, yang bukan termasuk BBM subsidi. Kuota tersebut merupakan alokasi bulanan yang kemudian disalurkan berdasarkan kebutuhan harian di lapangan.
Ia juga menyoroti adanya potensi permainan di tingkat SPBU dalam pengaturan distribusi. Menurutnya, jika kuota harian dianggap tidak mencukupi, distribusi bisa saja diatur ulang atau ditunda oleh pihak internal.
Meski demikian, ia menilai distribusi BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex relatif lebih aman karena harganya yang lebih tinggi sehingga tidak menarik bagi pelangsir.
Namun, ia tetap meminta pengawasan menyeluruh, khususnya pada BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar, agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.(ang)
Editor : Slamet Harmoko