SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Eddy Mashami, menyoroti rendahnya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum mencapai target pada 2025.
Dari target sebesar Rp80,4 miliar, realisasi PKB baru mencapai sekitar Rp52,45 miliar. Kondisi ini dinilai tidak lepas dari sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait pelayanan dan akses masyarakat.
Menurut Eddy, salah satu persoalan utama adalah persyaratan administrasi yang masih dianggap memberatkan, seperti kewajiban menggunakan KTP pemilik kendaraan saat melakukan pembayaran pajak.
“Orang malas bayar pajak karena harus persyaratannya pakai KTP,” ujarnya.
Selain itu, faktor jarak dan biaya juga menjadi kendala bagi masyarakat di wilayah kecamatan. Ia mencontohkan warga di Kuala Kuayan yang harus mengeluarkan biaya perjalanan lebih besar dibandingkan nominal pajak yang dibayarkan.
“Orang bayar pajak misalnya di daerah Kuala Kuayan tidak ada perwakilan. Kami bayar pajak ke sini lebih besar ongkosnya daripada nominal pajak yang kami bayar,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera dicarikan solusi agar tidak menghambat penerimaan daerah dari sektor PKB. Komisi I DPRD Kotim pun mendorong adanya kebijakan yang memberikan kemudahan tanpa melanggar aturan.
“Itu yang kita tekankan agar pihak Samsat maupun Satlantas bisa memberi kebijakan, kelonggaran, tetapi retribusi pajak tetap bisa terpungut,” ujarnya.
Eddy juga mengungkapkan bahwa sejumlah daerah lain telah menerapkan kemudahan layanan tanpa harus bergantung pada KTP pemilik kendaraan, berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan.
“Beberapa daerah seperti Surabaya, Kotawaringin Barat, Katingan, dan Palangka Raya sudah menerapkan kemudahan tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, kemudahan pelayanan sangat penting karena pada dasarnya masyarakat memiliki kemauan untuk membayar pajak.
“Orang mau memberi duit. Jangan dibikin susah,” tegasnya.
Selain itu, layanan Samsat keliling dinilai masih perlu diperluas. Saat ini layanan tersebut baru menjangkau beberapa wilayah seperti Parenggean dan Sebabi.
Ke depan, DPRD mendorong agar layanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga potensi penerimaan PKB dapat tergarap lebih optimal. (ang)
Editor : Slamet Harmoko