SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Ketidakjelasan anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur membuat sejumlah cabang olahraga (cabor) diliputi ketidakpastian menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Kondisi ini mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kotawaringin Timur yang mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) segera memberikan kepastian terkait anggaran tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang Siswanto, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari Dispora mengenai hasil koordinasi dengan instansi terkait, seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Biro Hukum Provinsi, terkait mekanisme penyaluran dana hibah untuk KONI.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut berdampak langsung terhadap persiapan cabang olahraga yang akan mengikuti Porprov.
“Banyak cabor yang sekarang merasa digantung. Mereka bingung, ikut atau tidak, karena kepastian anggaran belum ada, sementara waktu pendaftaran Porprov sudah semakin dekat,” tegas Dadang, Jumat (27/3/2026).
Dadang menegaskan, Komisi III sebenarnya telah mendorong Dispora untuk melakukan koordinasi dengan BPKD dan Biro Hukum Provinsi guna memastikan mekanisme penganggaran hibah tersebut.
Namun hingga kini, hasil koordinasi tersebut belum disampaikan kepada pihaknya di Komisi III. Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pengurus olahraga.
“Kalau memang sudah ada hasilnya, sampaikan apa adanya. Kalau belum ada juga disampaikan, supaya KONI dan cabor tidak merasa digantung seperti sekarang,” tambahnya.
Menurut Dadang, sikap kehati-hatian Dispora dalam pengelolaan dana hibah memang perlu diapresiasi, mengingat penganggaran harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski demikian, ia menekankan bahwa komunikasi yang jelas dan terbuka tetap diperlukan agar seluruh pihak yang berkepentingan memahami kondisi yang sebenarnya.
“Semua sepakat harus hati-hati agar tidak ada yang bertentangan dengan aturan. Tapi informasi itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Dadang juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana sejumlah cabang olahraga sudah mulai melakukan seleksi atlet, namun masih terkendala pembiayaan karena belum adanya kepastian anggaran.
“Cabor sudah mulai melakukan seleksi, tetapi mereka bingung soal pembiayaan. Masing-masing punya mekanisme seleksi sendiri, ada yang membutuhkan event khusus untuk menjaring atlet,” jelasnya.
Terkait besaran anggaran, Dadang mengungkapkan bahwa dalam pembahasan awal dana hibah untuk KONI hanya diusulkan sebesar Rp750 juta. Namun Komisi III DPRD Kotawaringin Timur kemudian mendorong penambahan karena dinilai tidak mencukupi kebutuhan pembinaan olahraga di daerah.
“Awalnya hanya Rp750 juta. Kami di Komisi III meminta agar ditambah karena tidak cukup, dan akhirnya disetujui menjadi Rp3 miliar oleh kepala daerah saat itu,” terangnya.
Namun belakangan muncul keraguan dari Dispora terkait realisasi anggaran tersebut, sehingga Komisi III meminta agar pemerintah daerah segera memberikan kepastian kepada KONI maupun cabang olahraga.
“Dispora harus menyampaikan secara jelas apakah anggaran itu bisa direalisasikan atau tidak. Dengan begitu, KONI bisa meneruskan informasi tersebut kepada cabor,” ucapnya.
Ia berharap dalam waktu dekat Dispora dapat memberikan penjelasan resmi terkait anggaran hibah tersebut, sehingga persiapan menghadapi Porprov tidak terganggu dan cabang olahraga dapat menjalankan program pembinaan secara optimal. (Ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko