SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memperkuat pengawasan keamanan pangan selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, khususnya terhadap makanan dan minuman yang dijual masyarakat.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar kejadian keracunan massal seperti yang terjadi pada tahun 2023 tidak kembali terulang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotim, Umar Kaderi, mengatakan bahwa menjelang Ramadan jumlah pedagang takjil meningkat signifikan, sehingga pengawasan keamanan pangan menjadi perhatian bersama lintas instansi.
“Setiap menjelang Ramadan memang banyak bermunculan penjual takjil. Untuk pengawasan makanan dan minuman, sebenarnya kewenangan utama ada pada Balai POM. Namun setiap tahun rutin dilakukan monitoring bersama antara BPOM, Dinkes, Disperindag, dan Satpol PP,” ujarnya, Sabtu (7/2/2026).
Menurut Umar, pengawasan biasanya dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk memastikan makanan yang dijual tidak kedaluwarsa dan tidak mengandung bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan keracunan.
“Biasanya BPOM turun langsung melakukan pemeriksaan. Jika ditemukan produk dengan izin edar yang sudah habis atau tidak layak konsumsi, maka akan langsung ditarik,” jelasnya.
Selain pengawasan di lapangan, Dinas Kesehatan Kotim juga secara rutin melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha makanan melalui pelatihan dan penyuluhan keamanan pangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang mengurus Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
“Pelatihan keamanan pangan ini kami laksanakan secara rutin. Dalam satu periode kegiatan biasanya berlangsung dua hari dengan narasumber dari Dinkes, BPOM, dan Dinas Perindag. Setelah itu baru diberikan sertifikat PIRT sesuai jenis usaha yang dikelola,” ungkap Umar.
Ia menegaskan bahwa sertifikat PIRT tidak memiliki masa kedaluwarsa, namun makanan yang diproduksi tetap harus memenuhi standar keamanan pangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap produk yang beredar tetap dilakukan oleh BPOM.
“Kalau turun ke lapangan, BPOM pasti juga melibatkan kami dari Dinkes. Prinsipnya, semua pihak bersinergi agar masyarakat bisa merasa aman dan nyaman mengonsumsi makanan selama Ramadan,” pungkasnya. (ktr-2).
Editor : Slamet Harmoko