Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soroti Akreditasi Program Studi di UPR Menjelang Pemilihan Rektor

Dodi Abdul Qadir
Penulis: Dodi Abdul Qadir❯
Ketua LPMPP UPR, Berkat saat menyampaikan, terkait akreditasi.(dodi/radarsampit)
Ketua LPMPP UPR, Berkat saat menyampaikan, terkait akreditasi.(dodi/radarsampit)

Advertisement

PALANGKA RAYA,radarsampitjawapos.com- Universitas Palangka Raya (UPR) kembali jadi perhatian di tengah momentum pemilihan rektor 2026, isu akreditasi program studi (prodi) mencuat.

Berdasarkan evaluasi terbaru BAN-PT, dari puluhan prodi di UPR, sebanyak 16 prodi meraih status unggul, 31 prodi berstatus baik sekali, dan 9 prodi berada pada kategori baik.

Dari puluhan prodi itu,terbanyak prodi unggulan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendididikan, berjumlah 9 prodi,lalu fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada 3 prodi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 2 prodi, Fakultas Teknik satu prodi, yakni Teknik Sipil, satu prodi program magister, yakni Pendidikan Bahasa Inggris.

Advertisement

Prodi Ilmu Hukum kini berada pada peringkat “Baik” dalam sistem akreditasi terbaru. Jika dibandingkan dengan instrumen lama yang menggunakan 7 kriteria, status ini setara dengan peringkat C. Sebelumnya, prodi ini berada di level B, yang secara posisi berada di tengah. Namun, saat ini fakultas sedang menempuh proses banding atau keberatan.

Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) UPR, Berkat menyampaikan, penilaian akreditasi tidak hanya bergantung pada satu indikator, melainkan merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh unsur.

Advertisement

Mulai dari kinerja dosen dalam bidang penelitian, pengabdian, dan pengajaran, hingga kontribusi mahasiswa melalui capaian akademik seperti IPK, masa studi, dan waktu kelulusan menjadi bagian penting dalam penilaian.

Selain itu, faktor lain seperti jumlah dosen bergelar profesor, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem tata kelola, serta kerja sama dengan pihak eksternal juga memiliki pengaruh signifikan.

“Akreditasi ini kata kuncinya adalah data. Semua harus berbasis data yang valid dan terinput dengan baik. Kalau data tidak lengkap atau tidak kuat, itu akan sangat memengaruhi hasil penilaian,” tegasnya,kemarin.

Berkat juga menyebutkan, tanggung jawab akreditasi secara formal berada pada pimpinan fakultas untuk tingkat program studi, dan rektor untuk akreditasi institusi. Namun secara substansi, seluruh civitas akademika memiliki peran.

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Evaluasi Akreditasi Bisa Jadi Dasar Usulan Tambahan Tenaga dan Peralatan RSUD 

Evaluasi Akreditasi Bisa Jadi Dasar Usulan Tambahan Tenaga dan Peralatan RSUD 

Hasil evaluasi akreditasi RSUD dr Murjani Sampit diharapkan menjadi dasar pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan dan peralatan rumah sakit.

RSUD dr Murjani Petakan Kekurangan untuk Pertahankan Akreditasi Paripurna

RSUD dr Murjani Petakan Kekurangan untuk Pertahankan Akreditasi Paripurna

RSUD dr Murjani Sampit memetakan sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi untuk mempertahankan predikat akreditasi paripurna.

 Akreditasi UPR Kedaluwarsa, Perkuliahan Tetap Aman

 Akreditasi UPR Kedaluwarsa, Perkuliahan Tetap Aman

Status akreditasi institusi Universitas Palangka Raya (UPR) resmi berakhir sejak 18 Juni 2026. Kondisi itu sempat memunculkan pertanyaan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer