SAMPIT,radarsampit.jawapos.com- Menjelang akhir tahun, petani rotan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ‘menjerit’, mengeluhkan rendahnya harga komoditas tersebut di pasaran.
Sejumlah warga yang menggantungkan penghasilannya dari sektor itu mengungkapkan,di tingkat petani, harga rotan anjlok tajam dari sebelumnya Rp6.200 per kilogram menjadi hanya Rp4.200 per kilogram.
Ino, salah satu petani rotan di Kecamatan Cempaga mengungkapkan, harga rotan yang terus berubah tanpa kepastian membuat petani dan buruh rotan kian terdesak. Ia menilai, kondisi saat ini yang paling merugikan pihaknya dalam beberapa waktu terakhir.
“Harga rotan ini tidak jelas dan selalu berubah-ubah. Minggu ini bisa naik, minggu depan langsung anjlok. Kami petani tidak punya kepastian sama sekali,” ungkapnya kepada Radar Sampit.
Menurutnya kondisi itu berdampak pada penghasilan hariannya. “Jika sebelumnya petani masih bisa membawa pulang Rp150 ribu per hari, kini penghasilan itu merosot tajam dan tak lagi menyentuh Rp100 ribu,” beber Ino.
Menurut Ino, komoditas rotan bersama tanaman karet, selama ini seolah diabaikan pemerintah. Tidak ada intervensi harga, tidak ada perlindungan pasar, dan tidak ada kebijakan yang berpihak kepada petani sektor tersebut.
“Dari sekian banyak komoditas, rotan dan karet ini tidak pernah disentuh pemerintah. Tidak ada campur tangan untuk mengatur harga. Entah kenapa kami seperti tidak dianggap,” cetus Ino.
Diungkapkannya pula, soal penyebab turunnya harga rotan, petani hanya menerima alasan klasik dari pengepul. “Stok disebut menumpuk di gudang, diperparah musim hujan yang membuat rotan basah dan tertahan. Alasannya selalu begitu. Tapi faktanya hampir setiap tahun polanya sama, petani tetap jadi korban,” beber Ino.
Turut menyoroti kondisi itu, Ketua Asosiasi Petani Pengusaha Rotan Kotim Dadang Siswanto, mendesak pemerintah berhenti bersikap pasif dan segera melakukan intervensi pasar agar harga rotan kembali berpihak pada petani.
“Pemerintah harus peduli dan melihat kondisi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor rotan. Tanpa regulasi yang jelas, kesejahteraan petani akan terus tergerus,” ujarnya.
Ia menilai, akar persoalan rotan justru berasal dari kebijakan pemerintah sendiri yang menetapkan rotan sebagai hasil hutan. Kebijakan tersebut berdampak serius karena banyak kebun rotan milik masyarakat berada di dalam kawasan hutan.
Dampaknya lanjut Dadang, pemanfaatan rotan harus dilengkapi Surat Keterangan Hasil Hutan Bukan Kayu (SKHHBK). Meskipun tegasnya, rotan merupakan tanaman budidaya yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun.
“Rotan ini tanaman budidaya, bukan tumbuh liar. Tapi karena kebun masyarakat masuk kawasan hutan dan tidak punya alas hak, mayoritas petani akhirnya tidak memiliki legalitas,” imbuhnya.
Menurutnya, sektor rotan memiliki peran strategis bagi ekonomi lokal. Dadan menyebutkan saat ini ada sekitar 5.000 kepala keluarga dan 30 pengusaha rotan bergantung langsung pada komoditas tersebut.
“Mereka tidak pernah merepotkan pemerintah. Tidak minta pupuk, tidak minta bibit. Tapi justru sektor inilah yang selama ini menopang kehidupan masyarakat,” pungkas Dadang.
Dirinya mengingatkan, jika pemerintah terus abai dan hanya hadir lewat aturan tanpa solusi, sektor rotan yang selama ini menjadi sandaran ekonomi rakyat kecil akan terus terpuruk—dan petani kembali dipaksa menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama