SAMPIT,radarsampit.jawapos.com- Manager PLN Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto, memaparkan perkembangan program Listrik Desa (Lisdes) melalui APBN 2025. Program ini menyasar 12 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Hal ini disampaikan saat rapat bersama DPRD dan pejabat Pemkab Kotim serta sejumlah kepala desa, Senin (24/11) untuk mempercepat penyaluran jaringan listrik ke daerah-daerah yang belum terjangkau.
“Roadmap Lisdes 2025 sudah disusun dan Kotawaringin Timur menjadi salah satu prioritas dengan 12 desa yang akan dibangun jaringan baru. Jika seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana, rasio desa berlistrik kita meningkat signifikan,” kata Sugianto dalam paparannya.
Ia menjelaskan, pembangunan jaringan meliputi penarikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang sekitar 156,68 km dan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sekitar 57,12 km, dengan total gardu distribusi berkapasitas 1.450 kVA. Program ini diarahkan untuk melayani 1.626 calon pelanggan baru.
“Pekerjaan meliputi pembangunan JTM dan JTR, serta pemasangan gardu distribusi yang akan menyalurkan listrik ke desa sasaran. Kami ingin memastikan seluruh proses terpenuhi agar masyarakat dapat segera menikmati layanan listrik yang andal,” papar Sugianto.
Ia merincikan, desa-desa yang akan mendapat pembangunan jaringan listrik baru, tersebar di Kecamatan Bukit Santuai dan Cempaga Hulu. Di Kecamatan Bukit Santaui yakni Tumbang Batu, Luwuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tumbang Torung, Tewai Hara, Tumbang Getas, Tumbang Sapia, Tumbang Kania, Tumbang Payang dan Tumbang Saluang.Sedangkan Kecamatan Cempaga Hulu yaitu Selucing dan Tumbang Koling.
Ia menyebut beberapa desa bahkan menjadi titik pengambilan jaringan, seperti Batu Agung, Pundu, Damar Makmur, hingga desa-desa lain yang secara teknis memungkinkan untuk ditarik jaringan baru.
“Dengan kondisi geografis Kotim yang luas dan banyak desa berada di pedalaman, pekerjaan ini tidak mudah. Namun kami berkomitmen untuk menyelesaikannya karena listrik adalah kebutuhan dasar yang menentukan kemajuan wilayah,” terang Sugianto.
Pihaknya berharap, pembangunan yang didanai Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN 2025 ini dapat terlaksana optimal sehingga masyarakat desa dapat menikmati akses listrik layak, stabil, dan aman.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha menambahkan, ada hambatan di Mentaya Hulu sebelumnya, dan terjadi karena belum adanya persetujuan perusahaan untuk penyambungan jaringan listrik. Di wilayah tersebut, infrastruktur listrik masih sangat terbatas sehingga jalur PLN tidak memadai untuk menjangkau seluruh desa.
PLN kemudian mengajukan skema solusi melalui exit power, yakni memanfaatkan daya listrik dari perusahaan sekitar sebagai sumber aliran ke desa-desa yang belum terjangkau jaringan utama. “Ada empat perusahaan yang jadi kunci. Dan hari ini semua perusahaan itu hadir, mendukung, dan menyetujui penyaluran listrik ke desa-desa,” ujarnya.
Angga menjelaskan, ada dua opsi penyediaan listrik di Mentaya Hulu. Pertama, mengikuti jalur jaringan eksisting yang ada, dan kedua, memanfaatkan exit power perusahaan. Karena jalur PLN tidak memungkinkan mencapai semua desa, opsi exit power menjadi solusi utama.
“Mekanisme ini membutuhkan penambahan daya pada perusahaan, yang kemudian dialirkan khusus untuk desa-desa yang belum terjangkau,” imbuhnya.
Angga menegaskan, pola ini tidak hanya berlaku untuk Mentaya Hulu, tetapi juga untuk Pulau Hanaut yang selama ini mengalami tegangan rendah akibat keterbatasan jaringan. Dengan dukungan perusahaan dan Pemkab, ia optimistis percepatan pembangunan listrik dapat dilakukan lebih konkret dan tidak kembali tersendat pada 2026.
“DPRD akan terus mengawal proses ini agar masyarakat tidak lagi menunggu terlalu lama dan pembangunan benar-benar berjalan sesuai target,” pungkasnya. (ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama