PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan diri Garda MBG (Garda Pemuda Menggugat Prabowo-Gibran) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kalimantan Tengah, Kamis (30/10). Aksi tersebut dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
Dalam aksi ini, sempat terjadi pembakaran ban bekas di depan kantor DPRD, yang memicu ketegangan. Namun, akhirnya terjadi dialog antara peserta aksi dan pihak DPRD. Uniknya, dialog dilakukan di area aspal di depan kantor DPRD.
Korlap aksi Garda MBG, Veva, mengatakan aksi ini bertujuan mengevaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang baru memasuki usia satu tahun kepemimpinan. Menurutnya, banyak kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat dan menimbulkan ketimpangan sosial.
“Kami menilai selama satu tahun ini, sejumlah aktivitas masyarakat sipil dikriminalisasi. Beberapa kebijakan strategis, seperti program MBG dan cetak sawah, juga tidak berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Selain itu, peserta aksi menyoroti kebijakan pemerintah terkait hak asasi manusia (HAM) yang dinilai belum terselesaikan, dan meminta evaluasi terhadap sejumlah menteri karena dinilai tidak efektif. Mereka juga menyebut pemerintah saat ini cenderung anti-kritik dan tidak mendukung demokrasi.
Veva menambahkan, mereka berharap DPRD dapat menyampaikan aspirasi mereka secepatnya dan menegaskan aksi serupa akan dilakukan kembali jika tidak ada tindak lanjut.
Aksi ini juga menyoroti sejumlah isu sosial, termasuk kasus intoleransi, keracunan program strategis yang tidak melibatkan ahli gizi, dan pengelolaan cetak sawah yang dinilai mangkrak.
“Harapan kami, ke depan, kebijakan pemerintah bisa lebih berpihak pada masyarakat, baik dari segi sumber daya manusia maupun aspek intelektual dalam membangun bangsa,” kata Veva. (daq/yit)
Editor : Heru Prayitno