SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Kekosongan anggaran untuk kegiatan evakuasi dan penyelamatan korban bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim) menuai sorotan tajam.
Kalangan DPRD Kotim menilai, kondisi itu bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut keselamatan jiwa masyarakat.
Kondisi demikian bisa berakibat fatal jika terjadi keadaan darurat seperti banjir, kebakaran, atau serangan hewan buas.
Tanpa dukungan logistik dan transportasi memadai, petugas di lapangan akan sulit bergerak dan korban berisiko tak tertolong.
Anggota DPRD Kotim Marudin mengatakan, hampir seluruh wilayah di Kotim kini telah dikuasai perusahaan, baik perkebunan maupun koperasi perorangan.
Akibatnya, hewan liar seperti buaya kehilangan habitat dan sering masuk ke permukiman warga.
Situasi ini menuntut kesiapsiagaan pemerintah melalui BPBD agar mampu bergerak cepat saat terjadi insiden.
”Saya sepakat ke depan untuk sama-sama memperjuangkan agar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban harus terisi anggarannya. Ini akan kita perjuangkan nanti di rapat kompilasi, karena kegiatan seperti ini merupakan roh dari BPBD,” tegas Marudin, Rabu (22/10).
Dia menambahkan, tanpa dukungan anggaran, BPBD akan kesulitan melakukan tindakan cepat di lapangan.
Kondisi tersebut bisa memunculkan persepsi negatif dari masyarakat bahwa pemerintah tidak berdaya menghadapi situasi darurat.
”Kalau tidak ada action di lapangan, semua akan terdampak oleh pandangan masyarakat bahwa pemerintah tidak berdaya. Jadi, mohon nanti pada posisi evakuasi dan pelayanan penyelamatan korban ini setidak-tidaknya harus terisi. Kalau perlu disisir sedikit dari anggaran lain atau ditambahkan,” ujarnya.
Anggota DPRD lainnya, Langkap, juga menegaskan pentingnya kesiapan dana di sektor penyelamatan bencana. Pemerintah tidak boleh berdalih tidak ada dana setiap kali terjadi insiden.
”Kalau misalnya ada orang hilang, tenggelam, atau disambar buaya, kita tidak boleh bingung mau berbuat apa hanya karena alasan tidak ada duit. Masyarakat di bawah tidak mau tahu soal itu. Yang mereka tahu pemerintah wajib bertindak,” tegas Langkap.
Menurutnya, dana evakuasi dan penyelamatan harus menjadi prioritas karena menyangkut nyawa manusia.
Dia meminta Kepala Pelaksana BPBD agar mengoptimalkan anggaran yang ada atau menyisir pos lain untuk menutupi kekurangan.
”Kami melihat untuk anggaran evakuasi dan penyelamatan ini nol. Harapan kami nanti bisa disisir dari anggaran lain agar pos ini terisi. Kalau aktivitas masyarakat di sungai meningkat, berarti risiko juga tinggi. Itu harus dihitung dari sekarang,” ujarnya.
Langkap juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya menganggarkan Masyarakat Peduli Api (MPA) di delapan kecamatan di Kotim.
Masih ada sembilan kecamatan lainnya yang belum terakomodasi, padahal risikonya juga tinggi.
Dia berharap BPBD Kotim bisa menutupi sebagian kebutuhan kegiatan tersebut, terutama di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
”Walaupun anggarannya tahun ini berkurang dari Rp8,6 miliar menjadi Rp6 miliar lebih, mudah-mudahan semangatnya tidak berkurang. Ini bukan akhir dari pengabdian, tapi ujian agar kita semakin kuat,” katanya.
Dia menekankan agar Pemkab Kotim tetap memprioritaskan anggaran untuk sektor penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sembari memastikan gaji ASN, PPPK, dan tenaga paruh waktu tetap aman.
”Kami harap kekurangan anggaran bisa ditutupi dengan menyisir kembali pos lain. Karena kalau nanti terjadi sesuatu dan pemerintah tidak bisa bertindak, masyarakat pasti akan menuntut. Ini harus diantisipasi sejak sekarang,” katanya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.