PALANGKA RAYA, radarsampit.jawapos.com – Menjawab keluhan masyarakat soal antrean panjang di sejumlah SPBU, tim gabungan dari berbagai instansi melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Hasilnya tak sia-sia. Tim membongkar praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) berupa pelangsiran dan dugaan penimbunan di Kota Palangka Raya, Selasa (21/10/2025).
Tim yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPKUKMP), Dinas Perhubungan, Polresta Palangka Raya, Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota, serta Pertamina Patra Niaga Kalimantan Tengah itu menyisir tiga SPBU, yakni di Jalan S. Parman, Imam Bonjol, dan G. Obos.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah pelanggaran. Termasuk penggunaan barcode (QR Code) yang tidak sesuai dengan nomor kendaraan, hingga aktivitas pelangsiran dekat SPBU.
Puncaknya, di Jalan Mahakam, tak jauh dari SPBU S Parman, tim mendapati lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM bersubsidi.
Dari lokasi itu diamankan 56 jeriken, terdiri dari 4 jeriken berisi penuh Pertalite dan 52 jeriken kosong siap isi.
Semua barang bukti langsung dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Palangka Raya, sementara beberapa pelangsir dimintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut.
Sekretaris DPKUKMP Kota Palangka Raya Hardiansyah mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
”Kami melakukan pengawasan untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Jadi, kami juga mengecek kesesuaian barcode dengan nomor plat kendaraan. Ada yang sesuai dan ada juga yang tidak,” ujarnya.
Dia menegaskan, temuan barcode tidak sesuai akan menjadi perhatian khusus agar pengelola SPBU lebih cermat dalam verifikasi.
”Kami mengimbau Pertamina dan pengelola SPBU untuk lebih memperhatikan kesesuaian barcode tersebut. Ada yang kami temukan berbeda dengan nomor pelat kendaraan,” katanya.
Selain menyoroti penggunaan barcode, Hardiansyah juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik pelangsiran di sekitar SPBU.
”Kami berharap kegiatan pengawasan ini menekan praktik pelangsiran dan memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid PPNS dan PPHD Satpol PP Kota Palangka Raya Djoko Wibowo menegaskan, hasil sidak menunjukkan adanya empat titik pelangsir yang menaruh jeriken di lokasi berbahaya.
”Dari hasil sidak, kami temukan di Jalan Mahakam ada pelangsir meletakkan jeriken di tempat yang tidak seharusnya. Itu berbahaya. Kami harap SPBU lebih memperhatikan distribusi agar tepat sasaran,” tegasnya.
Djoko menambahkan, pihaknya akan menelusuri asal BBM yang ditampung serta memberikan teguran kepada pihak yang terbukti melanggar.
”Kami akan amankan jeriken dan selidiki dari SPBU mana BBM itu didapat. Pertamina juga harus tegas terhadap SPBU yang tidak mematuhi ketentuan,” ujarnya.
Dia merinci, di lokasi Jalan Mahakam Nomor 12 ditemukan 56 jeriken, dua sepeda motor jenis Suzuki Thunder bernomor polisi DA 4490 BH dan DA 4252 DN, serta dua orang pelangsir yang kini dalam proses pemeriksaan.
Sementara di SPBU Jalan Imam Bonjol tidak ditemukan pelangsir, namun di SPBU Jalan G Obos petugas mendapati pelanggaran penggunaan kartu MyPertamina yang tidak sesuai antara identitas kendaraan dan kartu yang digunakan.
”Petugas mengimbau para pengendara dan pihak pelaksana SPBU agar mematuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Langkah tegas itu diharapkan dapat memutus rantai penimbunan BBM bersubsidi dan mengakhiri antrean panjang di SPBU yang selama ini meresahkan masyarakat Palangka Raya. (daq/ign)
Editor : Gunawan.