Radarsampit.jawapos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU.
Keputusan KPU 731/2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden bersifat tertutup dan tidak dapat diakses bebas oleh publik.
"Menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan KPU," bunyi diktum kesatu Keputusan KPU 731/2025, dikutip Minggu (14/9/2025).
Keputusan KPU itu diterbitkan dan ditandatangani Ketua KPU Mochammad Afifuddin, pada Kamis 21 Agustus 2025. Aturan itu memuat 16 poin dokumen yang dikecualikan, dengan alasan perlindungan data pribadi para calon.
"Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden," tulis diktum kedua.
KPU menetapkan masa pengecualian dokumen tersebut berlaku selama lima tahun. Namun, jika ingin mengungkap dokumen tersebut harus memberikan persetujuan tertulis, dan pengungkapan data pribadi tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
Ketua KPU Beri Penjelasan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin akhirnya menjelaskan alasan dibalik terbitnya Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi yang Dikecualikan KPU.
Keputusan yang diteken pada 21 Agustus 2025 itu mengatur sejumlah dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), termasuk ijazah, bersifat dikecualikan dan tidak dapat diakses bebas oleh publik.
Afif menjelaskan, aturan tersebut mengacu pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU RI, provinsi, dan kabupaten/kota, yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 11 Tahun 2024.
“Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 menetapkan bahwa beberapa dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden dikecualikan dalam jangka waktu lima tahun, kecuali pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau dokumen tersebut berkaitan dengan jabatan publik,” kata Afif kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
Merujuk Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, lanjut Afif, informasi publik tertentu dapat dikecualikan demi kepatutan, kepentingan umum, serta perlindungan yang lebih besar dibanding risiko jika informasi dibuka.
Menurutnya, KPU telah melakukan uji konsekuensi sebelum menetapkan dokumen yang dikecualikan.
Dalam lampiran keputusan disebutkan, “Konsekuensi bahaya jika informasi dibuka adalah dokumen persyaratan capres-cawapres dapat mengungkap informasi pribadi seseorang".
"Sebagaimana juga yang diperintahkan dalam Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," imbuhnya.
Beberapa dokumen yang dikecualikan dari akses publik antara lain:
1. Fotokopi KTP dan akta kelahiran
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Mabes Polri
3. Surat keterangan kesehatan
4. Tanda terima laporan harta kekayaan
5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri
6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DRD dan DPD.
7. Fotokopi NPWP
8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak
9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agutus 1945
11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah
13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G 30 S/ PKI
14. Surat pernyataan bermaterai kesediaan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden secara berpasangan
15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Polri, dan PNS sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu
16. Surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD
Editor : Slamet Harmoko