SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pola kerja sama operasional (KSO) pengelolaan kebun sawit sitaan negara oleh PT Agrinas Palma Nusantara di Kabupaten Kotawaringin Timur terus memantik reaksi keras.
Protes mencuat karena mitra yang dipilih dari luar daerah, sementara potensi lokal seakan diabaikan.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rimbun menilai kekecewaan masyarakat wajar.
Menurutnya, pasca-penyitaan lahan, publik berharap pengelolaan kebun bisa melibatkan koperasi maupun usaha lokal agar manfaatnya langsung dirasakan warga.
”Kami menginginkan masyarakat atau koperasi diberi ruang untuk mengelola. Soal teknis, ikuti aturan yang berlaku. Yang penting, mereka diberdayakan,” tegasnya.
Rimbun menekankan, koperasi lokal berperan penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah.
Karena itu, keterlibatan warga menjadi syarat mutlak agar pengelolaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.
”Kalau masyarakat lokal ikut dilibatkan, tentu dampaknya akan lebih positif. Selain itu, kami juga meminta agar ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat terkait sistem pengelolaan yang dijalankan. Terus terang, kami tidak tahu seperti apa,” katanya.
Seharusnya, tegas Rimbun, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat mandat mengelola lahan eks-HGU, Agrinas terbuka untuk bermitra dengan badan usaha, koperasi, kelompok tani, maupun pelaku UMKM lokal.
Nada serupa disampaikan Ketua Kadin Kotim Susilo. Dia menyesalkan pengusaha daerah tidak dilibatkan dalam KSO yang dikelola Agrinas.
”Kadin ingin pengusaha lokal terlibat. Banyak lahan sawit sitaan yang di-KSO-kan, tetapi justru diberikan ke pihak luar daerah. Seharusnya pengusaha lokal yang diprioritaskan,” ujarnya.
Susilo menegaskan, Agrinas sebagai BUMN mestinya membuka ruang bagi badan usaha, koperasi, kelompok tani, maupun UMKM lokal.
Apalagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 menegaskan posisi Kadin sebagai mitra sejajar pemerintah.
Dia menambahkan, Pemkab Kotim dan Kadin seharusnya ikut dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Sebab, investasi yang dijalankan di Kotim pasti berdampak langsung pada daerah.
”Banyak pengusaha lokal yang mampu. Jadi, kenapa harus menunjuk pihak dari luar?” ucap Susilo.
Kadin bahkan siap memberikan masukan jika dipanggil Agrinas. Menurut Susilo, ini momentum penting bagi pemerintah untuk memberdayakan pengusaha lokal, menumbuhkan iklim investasi sehat, sekaligus memastikan hasil pengelolaan kebun sitaan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kotim.
Sebelumnya, protes juga disampaikan Gerakan Barisan Antang (Gerbang) Dayak Kotawaringin Timur.
Ketua Gerbang Dayak Kotim Kasmo Edot menuturkan, banyak talenta dan badan hukum di Kotim yang layak dan mampu mendapatkan KSO pengelolaan kebun Agrinas tersebut.
”Kenapa harus dari luar daerah yang disuruh mengelolanya? Kami protes dengan keputusan Agrinas yang seakan-akan melupakan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal,” tegasnya.
PT Agrinas Palma Nusantara telah mengambil alih lahan dari 5 perusahaan dari total 120 perusahaan di Kalteng dengan total luas lahan 240.000 hektare selama 4 bulan terakhir.
Regional Head Kalteng 1 PT Agrinas Palma Nusantara Marsda Purn Masmun Yan Manggesa mengatakan, pihaknya akan berusaha melaksanakan operasional secara profesional dan berkomitmen menyejahterakan masyarakat sekitarnya.
Selain itu, taat hukum dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi karyawan yang memilih untuk ke PT Agrinas Palma Nusantara dan masyarakat sekitar.
”Para pekerja (dari perusahaan sebelumnya, Red) kami beri kesempatan untuk memilih, apakah tetap bekerja dengan perusahaan yang lama atau bergabung dengan kami," ujarnya.
Jika bergabung dengan PT Agrinas Palma Nusantara, pihaknya akan terbuka dan memberikan hasil paling tidak sama dengan diperoleh selama bekerja dengan perusahaan lama.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan yang didapat pekerja dari perusahaan lama.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya soal pengelolaan lahan, namun bagian dari strategi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, pangan, dan energi nasional.
”Agrinas percaya, bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha adalah kunci untuk menciptakan perkebunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Saya mengajak seluruh jajaran Agrinas serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga amanah ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.