SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Suara protes terhadap pengelolaan perkebunan hasil sitaan oleh PT Agrinas Palma Nusantara mulai mencuat.
Sekelompok masyarakat keberatan dengan pola kerja sama operasional yang dijalankan karena dinilai mengabaikan masyarakat lokal.
Protes ini disampaikan Gerakan Barisan Antang (Gerbang) Dayak Kotawaringin Timur.
”Kami sudah mendapatkan informasi, ada beberapa perusahaan yang justru di-KSO-kan (kerja sama operasional, Red) Agrinas dengan pihak luar daerah, bukan dengan orang lokal badan usaha di daerah. Ini sangat disayangkan. Lagi-lagi masyarakat lokal dibuat jadi penonton di rumahnya sendiri,” kata Ketua Gerbang Dayak Kotim Kasmo Edot, Jumat (5/9).
Kasmo Edot menuturkan, banyak talenta dan badan hukum di Kotim yang layak dan mampu mendapatkan KSO pengelolaan kebun Agrinas tersebut.
”Kenapa harus dari luar daerah yang disuruh mengelolanya? Kami protes dengan keputusan Agrinas yang seakan-akan melupakan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal,” tegasnya.
Menurutnya, di tingkat lokal banyak badan usaha, baik milik daerah hingga koperasi yang bisa diandalkan untuk mengelola kebun Agrinas. Bukan malah melibatkan pihak dari luar daerah.
”Apakah selama ini Agrinas sudah terbuka dan tiba-tiba saja ada kebun yang pengelolannya di-KSO-kan kepada pihak ketiga dari Pulau Jawa? Jadi, jangan sampai ini menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi bagi masyarakat lokal,” katanya.
Lebih lanjut Kasmo Edot mengatakan, selama ini dampak langsung dirasakan masyarakat lokal dengan ekspansi perkebunan yang terus meluas.
Pasalnya, penyangga kehidupan masyarakat yang dulu berupa hutan untuk berladang dan berburu, berubah menjadi kebun sawit.
”Awalnya kami menyambut baik penertiban oleh Satgas PKH dengan harapan, kalaupun disita dikembalikan jadi hutan atau diserahkan ke masyarakat sekitar dan dikelola melalui koperasi dengan syarat bagi hasil untuk negara. Tapi, nyatanya tak seperti itu,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, gelombang protes mulai muncul menyikapi KSO Agrinas yang tidak menggunakan warga lokal.
Protes dilayangkan karena dari ratusan ribu hektare kebun Agrinas, diduga dikelola bukan dari badan usaha lokal.
Kabar yang beredar terkait skema pembagian hasil 40:60 yang ditawarkan dalam KSO, sebesar 40 persen untuk Agrinas dan 60 persen untuk mitra yang mendapatkan KSO, termasuk jangka waktu kerja samanya.
Saat ini KSO yang mulai berjalan, hasil sitaan dari PT Globalindo Alam Perkasa sekitar 12 ribu hektare, termasuk areal pabrik kelapa sawitnya. Pengelolaan tersebut akan bermitra dengan Pondok Pesantren Al Aisyah Bondowoso, dalam hal ini dilaksanakan oleh PT MNA dari Jakarta.
PT Agrinas Palma Nusantara telah mengambil alih lahan dari 5 perusahaan dari total 120 perusahaan di Kalteng dengan total luas lahan 240.000 hektare selama 4 bulan terakhir.
Regional Head Kalteng 1 PT Agrinas Palma Nusantara Marsda Purn Masmun Yan Manggesa sebelumnya mengatakan, pihaknya akan berusaha melaksanakan operasional secara profesional dan berkomitmen menyejahterakan masyarakat sekitarnya.
Selain itu, taat hukum dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, serta memberikan manfaat nyata bagi karyawan yang memilih untuk ke PT Agrinas Palma Nusantara dan masyarakat sekitar.
”Para pekerja (dari perusahaan sebelumnya, Red) kami beri kesempatan untuk memilih, apakah tetap bekerja dengan perusahaan yang lama atau bergabung dengan kami," ujarnya.
Jika bergabung dengan PT Agrinas Palma Nusantara, pihaknya akan terbuka dan memberikan hasil paling tidak sama dengan diperoleh selama bekerja dengan perusahaan lama.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan yang didapat pekerja dari perusahaan lama.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya soal pengelolaan lahan, namun bagian dari strategi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, pangan, dan energi nasional.
”Agrinas percaya, bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha adalah kunci untuk menciptakan perkebunan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan Indonesia. Saya mengajak seluruh jajaran Agrinas serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga amanah ini dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara," tegasnya. (ang/ign)
Editor : Gunawan.