radarsampit.jawapos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, belanja negara hingga akhir Mei 2025 telah mencapai Rp 1.016 triliun. Angka ini tercatat 28,1 persen dari target realisasi belanja dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.
"Total belanja yang sudah direalisasikan per tanggal 31 Mei adalah Rp 1.016,3 triliun. Ini adalah 28,1 persen dari APBN," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6).
Sementara itu, realisasi Transfer ke daerah sebesar Rp 322 triliun atau mencapai 35 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun.
Lebih rinci, Wamenkeu membeberkan belanja negara tersebut terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun, atau 25,7 persen terhadap APBN. Mencakup Rp 325,7 triliun atau 28,1 persen dan belanja non K/L sebesar Rp 368,5 triliun, atau 23,9 persen.
Pada bulan Mei, Kemenkeu juga mencatat adanya percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang cenderung kepada percepatan belanja bantuan sosial atau bansos.
"Jadi, setiap bulan pergerakan APBN itu amat tergantung kepada jenis belanja dan pada bulan bulan tertentu ada belanja bansosnya memang sudah terlaksana dan belum," bebernya.
Belanja K/L Rp 325,77 triliun telah digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 123,9 triliun, terdiri atas Rp 81,2 triliun untuk gaji dan tunjangan. Sedangkan sebesar Rp 42,7 triliun digunakan untuk tunjangan kinerja (Tukin), lembur, dan lain-lain. Selain itu, digunakan untuk belanja bansos sebesar Rp 48,8 triliun, lalu Rp 55,67 triliun untuk belanja modal dan Rp 97,4 triliun untuk Rp 97,4 triliun.
Sedangkan untuk belanja Non K/L digunakan untuk pembayaran pensiun sebesar Rp 82,6 triliun dan Rp 66,1 triliun digunakan sebagai subsidi energi, berupa BBM dan LPG hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Peningkatan manfaat pensiun disebabkan adanya peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55 ribu pensiunan dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara realisasi subsidi hingga 31 Mei 2025 lebih rendah dibandingkan dengan 2024, karena adanya perubahan KPA untuk subsidi KUR dan perubahan harga ICP," bebernya.
Sementara itu , kabar kurang sedap datang dari pos penerimaan negara. Kondisi ekonomi nasional yang lesu telah memukul telak realisasi penerimaan pajak, yang per 31 Mei 2025 harus anjlok 10,3 persen, menjadi hanya Rp683,3 triliun.
Angka ini turun drastis jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp760,38 triliun, atau setara dengan penurunan sekitar Rp77 triliun.
Dalam konferensi pers itu Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah pajak yang terkumpul itu baru mencapai 31,2 persen dari target tahun 2025.
"Pajak dalam hal ini terkumpul Rp 683,3 triliun atau 31,2 persen dari target tahun 2025," katanya.
Secara keseluruhan, total pendapatan negara hingga Mei 2025 terkumpul Rp995,3 triliun. Selain dari penerimaan pajak, pos pendapatan lainnya berasal dari kepabeanan dan cukai yang menyumbang Rp122,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp188,7 triliun.
Dengan kondisi pendapatan yang melambat sementara belanja tetap berjalan, posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Mei 2025 mengalami defisit Rp21 triliun. Realisasi ini setara dengan 0,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Keseluruhan APBN kita posisi 31 Mei 2025 mengalami defisit Rp21 triliun. Kalau bulan lalu (April) surplus Rp4,3 triliun, bulan ini (Mei) defisit Rp21 triliun," lanjut Sri Mulyani.
Sebelumnya Sri Mulyani juga menyoroti dengan serius peningkatan ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel yang semakin memanas, memperingatkan bahwa situasi ini telah memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
Konflik di Timur Tengah, menurutnya, telah memukul pasar komoditas global secara langsung, terutama harga minyak dunia. Sri Mulyani mengungkapkan, pada hari pertama pecahnya konflik, harga minyak melonjak hampir 9%, dari di bawah US$70 per barel menjadi sempat menyentuh US$78 per barel, meskipun kemudian terkoreksi ke kisaran US$75 per barel.
"Kondisi geopolitik dan security yang sangat negatif menegang dan bahkan yang sudah pecah perang yang menimbulkan kemudian ketidakpastian komoditas supply chain,"pungkas Sri Mulyani. (rn/es/sr/jpc/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama