Radarsampit.jawapos.com - Tiada asap kalau tidak ada api. Pepatah ini mungkin bisa mewakili perasaan masyarakat Pulau Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapa ingin pisah membangun provinsi sendiri.
Masyarakat Pulau Sumbawa pasti punya alasan kuat kenapa sampai nekat ingin mandiri, ingin berpisah dari induk yang telah melahirkan dan membesarkannya.
Ya, wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali menguat dan disuarakan berbagai kalangan di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. Hal ini bukan tanpa alasan, bahkan alasan ini yang membuat masyarakat Pulau Sumbawa ingin membangun provinsi sendiri.
Bukan hanya gertak sambal, masyarakat Pulau Sumbawa serius ingin memperjuangkan berdirinya Provinsi Sumbawa.
Bahkan informasi beredar pada tanggal 15 Mei 2025 ini akan digelar aksi unjuk rasa besar-besaran, untuk mendukung pembentukan PPS.
Aksi itu kabarnya akan digelar di sejumlah kabupaten/kota di pulau Sumbawa.
Provinsi NTB terdiri dari 10 kabupaten/kota yang berada di dua pulau yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Yang ingin melakukan pemekaran ini adalah masyarakat Pulau Sumbawa. Ada lima kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa ini, yakni Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dab Kota Bima.
Aspirasi pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi terpisah dari NTB didorong oleh beberapa faktor.
Yang utama adalah ketimpangan pembangunan dan rasa ketidakadilan dalam alokasi anggaran dan layanan publik.
Pulau Lombok, khususnya Kota Mataram, dianggap mendominasi alokasi anggaran dan pembangunan, sehingga Sumbawa merasa kurang mendapatkan perhatian. Sementara penduduk Kota Mataram yang terkecil jumlah penduduknya dibanding kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa.
Berikut beberapa alasan utama mengapa masyarakat Sumbawa ingin memisahkan diri dari NTB:
Ketimpangan Pembangunan:
Sumbawa merasa pembangunan di wilayahnya tertinggal dibandingkan dengan Lombok, terutama dalam hal infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan.
Rasa Ketidakadilan:
Banyak yang merasa bahwa alokasi anggaran dan pembangunan lebih fokus di Lombok, sehingga Sumbawa merasa kurang mendapat perhatian dan keadilan.
Perasaan Batin dan Sejarah:
Meskipun ada tuntutan pemekaran, banyak yang menyatakan bahwa Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki sejarah dan ikatan yang kuat, dan pemekaran ini bukan untuk memisahkan kedua pulau.
Penyederhanaan Pelayanan:
Pembentukan provinsi Sumbawa dianggap dapat mempercepat dan menyederhanakan pelayanan publik bagi masyarakat Sumbawa.
Peningkatan Kualitas Hidup:
Dengan menjadi provinsi sendiri, Sumbawa berharap dapat mengelola anggaran dan pembangunan secara lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Otonomi yang Lebih Besar:
Sumbawa ingin memiliki lebih banyak otonomi dalam mengelola sumber daya dan menentukan kebijakan pembangunan, sehingga tidak bergantung pada keputusan pemerintah di Lombok. (jp)
Editor : Farid Mahliyannor