Berebut Pengaruh untuk Program Listrik Masuk Desa Rangda

 

Pemkab Kobar Diminta Segera Bertindak Mencegah Potensi Konflik

PANGKALAN BUN, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Desa Rangda, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus menggenjot kelanjutan pembangunan jalan alternatif dari desa setempat menuju kilometer 24, Jalan Ahmad Shaleh, ruas Pangkalan Bun menuju Kotawaringin Lama. 

Warga bersama pemerintah desa berswadaya meningkatkan jalan yang sudah mulai berfungsi. 

Bukan hanya sebagai akses memperpendek waktu tempuh menuju Kota Pangkalan Bun tetapi juga untuk percepatan pemasangan jaringan listrik PLN yang rencananya mulai dikerjakan tahun 2025. 

Kades Rangda Muhammad Umar mengatakan, saat ini Pemerintah Desa Rangda terus mendorong percepatan fungsional jalan dari Desa Rangda menuju kilometer 24, salah satunya melalui swadaya dengan masyarakat. 

"Percepatan saat ini sudah berjalan dengan cara swadaya masyarakat dan gotong royong, walaupun tidak melibatkan anggaran dari pemkab, percepatan kami lakukan guna mengejar target tahun 2025 program listrik masuk Desa Rangda, salah satu syaratnya harus ada jalan yang nantinya akan dilewati unit yang membawa material tiang dan kabel PLN ke desa kami," ujarnya, Sabtu (28/12). 

Sementara itu, pihaknya menyayangkan dan menduga ada kepentingan terselubung terkait sekelompok oknum warga yang mengatasnamakan warga Desa Rangda yang melakukan aktivitas pembukaan jalan dengan alat berat menuju kilometer 25 dengan mencatut program listrik masuk desa. 

Pihaknya juga menegaskan bahwa pemerintah desa tidak bertanggung jawab bila terjadi sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas pembukaan jalan tersebut. 

Ia mengaku oknum-oknum warga tersebut sejauh ini juga belum pernah berkoordinasi dengan pihak desa atas pembukaan jalan di wilayah mereka. 

"Kami selaku pemerintahan Desa Rangda sangat menyayangkan sekali, ada sekelompok oknum mengatasnamakan masyarakat Desa Rangda membuka jalan juga dengan menggunakan alat berat, sampai sekarang masih beroperasi, dari Desa Rangda menuju kilometer 25 jalan Kolam," tegasnya. 

Ia menyebut bahwa pembukaan jalan tersebut diluar akses untuk pemasangan jaringan yang disetujui oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun PLN. 

Ditegaskannya, bahwa aktivitas pembukaan jalan baru tersebut dimungkinkan dapat menghambat program listrik masuk desa, hal itu lantaran akan membuat bingung para pengambil kebijakan untuk menentukan jalan mana yang akan dilalui tiang untuk jaringan listrik. 

"Kalau mau membangun mari bersama mendukung program yang sudah berjalan, dan jangan membuat bingung pemerintah, karena yang dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah desa, kita tahu motivasi mereka membuka jalan tersebut," pungkasnya. (tyo/sla)

 

 

 

Editor : Slamet Harmoko