SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Rapat kompilasi pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun 2025 diwarnai kekurangan anggaran.
Suramnya keuangan membuat sejumlah program terancam tak bisa dilaksanakan jika salah merancang politik anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto mengatakan, dari 13 mitra kerja Komisi III, rata-rata anggaran yang diusulkan berkaitan dengan urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
”Hasil dari beberapa pembahasan yang kami simpulkan, khususnya bidang kesra (kesejahteraan masyarakat), mengutarakan ada cukup banyak kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024, terpaksa tidak bisa dilaksanakan pada 2025,” ujarnya, Rabu (20/11).
Adapun program itu, di antaranya, beasiswa gerbang mentaya, bantuan guru mengaji, bantuan keuangan pendeta, sampai operasional Masjid Wahyu Al Hadi atau Islamic Center.
Dadang juga mengungkap, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pagu untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran kosong.
”Kalau kebakaran apakah kita biarkan? Karena anggaran yang tersedia hanya untuk gaji,” jelasnya.
Kemudian, RSUD dr Murjani Sampit juga memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp86 miliar untuk memberikan pelayanan yang paripurna.
Ketua Komisi IV Mariani mengatakan, rata-rata tidak ada pengurangan anggaran pada instansi mitra kerja Komisi IV. Hanya saja, anggaran yang tersedia belum tentu ada.
”Diskominfo, pagu anggaran Rp12 miliar lebih perlu penambahan Rp5 miliar lebih. Sekretariat daerah bagian administrasi pembangunan tetap, yaitu Rp310 juta lebih. Sekretariat bagian pengadaan barang dan jasa anggaran Rp361 juta lebih. Ada kekurangan Rp1 miliar lebih,” katanya.
Paling signifikan, lanjutnya, penambahan anggaran pada Dinas PUPR, yakni bertambah Rp44 miliar lebih. Hal itu disebabkan banyak alat berat milik pemerintah daerah yang mengalami kerusakan.
”Bahkan, truk kita hanya ada dua yang bisa operasional. Selebihnya rusak ringan hingga berat. Begitu juga ekskavator dan alat berat lainnya,” ujar Mariani.
Ketua Bapemperda DPRD Kotim Marudin mengatakan, pihaknya mengusulkan Rp1,6 miliar untuk pembahasan 27 peraturan daerah. Namun yang bisa disetujui hanya sebesar Rp500 juta.
”Nanti akan kami sesuaikan dengan anggaran yang disediakan. Akan tetapi, besar harapan kami jika ada anggaran tersedia, anggaran untuk ini bisa ditambah. Agar bisa menuntaskan semua perda yang akan dibahas,” katanya.
Sementara itu, dalam rapat kompilasi pembahasan hasil rapat kerja komisi dengan mitra kerja terkait RAPBD Murni 2025, Ketua Komisi I Angga Aditya Nugraha menyampaikan, dari 17 mitra kerja Komisi I, termasuk 17 kecamatan di Kotim, ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp160.431.705.342.
”Ada beberapa yang penting sekitar Rp3 miliar lebih untuk gaji dan TPP," ujarnya.
Kemudian, juru bicara Komisi II Supian Hadi mengatakan, usulan anggaran enam SOPD dalam pembahasan bersama Komisi II, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup kekurangan anggaran sebesar Rp11.171.256.624; Dinas Perikanan kekurangan sebesar Rp1,42 miliar; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan total pagu dan usulan sebesar Rp41,52 miliar.
Selanjutnya, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan usulan penambahan anggaran sebesar Rp600 juta lebih; Bagian Ekonomi dan SDM usulan kekurangan berjumlah Rp216.623.000.
Total usulan Komisi II sebelum pembahasan Rp794,55 miliar lebih, ada usulan Rp23 miliar lebih. (ang/ign)
Editor : Slamet Harmoko