SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Abadi meminta agar camat dan kepala desa memantau aktivitas perusahaan perkebunan di wilayahnya masing-masing.
Hal ini seiring masih ditemukanya perusahaan yang melakukan perluasan lahan hingga menyasar areal pertanian dan irigasi milik pemerintah.
”Camat dan lurah ataupun kepala desa agar mengawasi perusahaan di daerah ini supaya tidak ada lagi perluasan lahan. Pemerintah pusat sudah menegaskan tidak ada lagi perluasan lahan oleh perusahaan dan lahan yang ada digunakan untuk ketahanan pangan,” kata Abadi, kemarin (18/11).
Dia menyampaikan hal itu seiring adanya laporan upaya penggarapan dan perluasan lahan pertanian warga di wilayah Cempaga.
Abadi menegaskan, suksesnya program pemerintah pusat harus berjalan di Kotim. Dalam waktu dekat pihaknya akan menghimpun semua lahan di Kotim, termasuk yang saat ini tengah diekspansi oleh perusahaan perkebunan.
”Apalagi kalau perluasan dilakukan di wilayah program pemerintah yang ditandai dengan adanya proyek irigasi dan lain sebagainya. Nanti akan kami cek dan dijadikan untuk areal pertanian saja,” katanya.
Abadi melanjutkan, untuk di Kotim, sebagai penunjukan penyangga pangan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) diperlukan sekitar 59 ribu hektare untuk areal cetak sawah. Namun, pada kenyataannya lahan itu sudah sulit ditemukan karena digunakan perluasan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu saat rapat koordinasi cetak sawah nasional, Kalteng ditargetkan luasan cetak sawahnya mencapai satu juta hektare yang dilakukan dalam beberapa tahapan.
Untuk tahapan awal targetnya sekitar 400.000 hektare yang dibagi ke sejumlah kabupaten, salah satunya Kotim yang mendapat bagian 58.000 hektare pada 2025.
”Program ini nanti ditangani pemerintah pusat, mudah-mudahan itu bisa terlaksana sehingga kita menjadi lumbung pangan penyangga IKN,” katanya.
Perluasan cetak sawah merupakan program nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan. Pasalnya, saat ini terjadi penurunan produktivitas karena beberapa negara yang awalnya mengekspor beras ke negara lain, termasuk Indonesia, menghentikan ekspor tersebut.
Ada dua wilayah yang menjadi fokus pemerintah untuk dijadikan lumbung pangan nasional, yakni Papua dan Kalimantan Tengah. Untuk itu, Kotim sebagai bagian dari Kalimantan Tengah juga diminta mendukung kebijakan tersebut. (ang/ign)
Editor : Slamet Harmoko