SAMPIT – Rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menutup sejumlah program studi (prodi) dinilai sebagai langkah terlambat dalam membenahi carut-marut tata kelola pendidikan tinggi.
Menurut tenaga pengajar di salah satu universitas di Sampit, Muhammad Azharul Hadi, kebijakan ini muncul di tengah ketimpangan tajam antara jumlah lulusan sarjana dan kebutuhan tenaga kerja yang selama ini dibiarkan tanpa koreksi serius.
Disebutkannya, program studi kependidikan menjadi contoh paling nyata. Setiap tahun, sekitar 490 ribu lulusan dihasilkan, sementara kebutuhan riil hanya sekitar 20 ribu tenaga sarjana yang terserap.
Diuraikannya, selama ini, perguruan tinggi cenderung membuka prodi mengikuti logika pasar, berdasarkan minat calon mahasiswa, bukan kebutuhan riil pembangunan. Akibatnya, kampus berubah menjadi “pabrik ijazah” di bidang-bidang populer tanpa memperhitungkan daya serap dunia kerja.
Diakuinya, kebijakan penutupan prodi memang diperlukan, namun tidak boleh menjadi solusi instan yang justru menutupi akar persoalan. Menurutnya ini bukan sekadar soal menutup prodi. Ia menilai, yang terjadi adalah kegagalan sistemik dalam menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Kalau hanya menutup tanpa pembenahan menyeluruh, masalahnya akan berulang.
“Di satu sisi terjadi banjir lulusan di bidang tertentu, sementara di sisi lain banyak sektor strategis justru kekurangan tenaga terampil. Kondisi ini, mencerminkan absennya perencanaan nasional yang berbasis data dan kebutuhan jangka panjang,” papar Azharul Hadi.
Dirinya juga mengkritik pola pengambilan kebijakan yang cenderung reaktif. Penutupan prodi tanpa peta jalan yang jelas berpotensi menimbulkan masalah baru, mulai dari nasib mahasiswa hingga keberlanjutan institusi pendidikan.
“Jangan sampai ini jadi kebijakan tambal sulam. Pemerintah harus hadir dengan arah yang jelas, bukan sekadar merespons angka-angka yang timpang,” ujarnya.
Menurutnya, perguruan tinggi memang harus berbenah dan berhenti sekadar mengikuti tren. Namun, tanggung jawab tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada kampus. Pemerintah dinilai lalai menyediakan panduan strategis yang terintegrasi antara pendidikan, industri, dan kebutuhan tenaga kerja.
“Kampus diminta adaptif, tapi negara tidak memberi kompas yang jelas. Ini yang harus dibenahi. Kalau tidak, kampus akan terus berjalan sendiri-sendiri tanpa arah,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
