Kali ini, kabar mengejutkan datang langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Hari Rabu kemarin, Presiden RI Prabowo Subianto bareng jajaran menteri menggelar rapat serius.
Agendanya? Membahas rencana perombakan besar-besaran soal cara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Ke depan, proses ambil duit sampai belanja bansos ndak bakal lagi lewat ATM bank Himbara atau kantor pos biasa, melainkan mau dialihkan ke wadah baru bernama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), alias Kopdes Merah Putih.
Menteri Sosial kita yang baru, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, langsung pasang badan hari Kamis ini. Beliau menegaskan kalau Kemensos siap menyukseskan proyek ini.
Lagipula, ini adalah perintah langsung lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP. Pokoknya, instruksi presiden itu harga mati, kudu langsung digas.
Tapi tunggu dulu, Lur. Misi pemerintah kali ini sebetulnya mulia banget (setidaknya di atas kertas). Mereka ndak mau emak-emak penerima bansos cuma datang ke koperasi, ambil duit, belanja beras, lalu pulang nonton sinetron.
Lebih dari itu, Gus Ipul pengin mendorong para penerima bansos ini buat aktif mendaftar jadi anggota koperasi. Tujuannya biar kaum miskin dan rentan ini ndak cuma jadi objek yang nunggu uluran tangan tiap bulan, tapi pelan-pelan diajak "naik kelas" jadi pelaku usaha mandiri.
Konsepnya begini: kalau sampeyan penerima bansos punya usaha rumahan misal bikin keripik pisang, rengginang, atau keset dari kain perca produk sampeyan itu nantinya bisa dijual langsung ke Kopdes Merah Putih ini. Koperasi bertindak jadi penampung sekaligus pemasar.
Logika ekonominya masuk akal, Lur. Rantai distribusi yang panjang dan bikin tengkulak kaya bisa diputus, dan perputaran uangnya cuma muter di situ-situ saja, di sekitaran desa. Dari rakyat, oleh koperasi, kembali ke rakyat.
Secara teknis, skema baru ini juga diklaim bakal memanjakan warga. Warga ndak perlu lagi patungan sewa angkot atau motor buat menempuh jarak jauh ke ATM pusat kecamatan cuma demi mencairkan bantuan yang nilainya ndak seberapa itu.
Cukup jalan kaki ke kantor koperasi desa sebelah, duit bansos bisa langsung cair. Malah kalau mau langsung dibelanjakan buat beli minyak goreng atau telur di koperasi tersebut ya monggo, silakan. Lebih praktis dan hemat ongkos bensin.
Tapi ya namanya juga rencana besar di negara dengan ribuan pulau, urusan eksekusi lapangan itu ndak semudah membalikkan telapak tangan.
Gus Ipul sendiri mengakui kalau skema baru ini belum bakal diterapkan secara serentak dari Sabang sampai Merauke. Untuk saat ini, statusnya masih tahap uji coba di beberapa wilayah percontohan.
Pemerintah masih kudu ngelus dada melihat kesiapan infrastruktur digital di desa-desa yang sinyalnya kadang timbul tenggelam mirip kapal selam. Belum lagi urusan kapasitas SDM pengelola koperasinya dan ketersediaan barang yang mau dijual.
"Mudah-mudahan nanti kalau semuanya siap... Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan," pungkas Gus Ipul dengan nada penuh harap.
Kita sebagai pengamat kaum semenjana ya cuma bisa mendoakan, semoga uji coba ini berjalan mulus tanpa hambatan. Konsep mengubah penerima bantuan jadi anggota koperasi mandiri itu jujur bagus betul. Cuma ya itu, pengawasannya kudu ekstra ketat.
Jangan sampai niat mulia bikin koperasi Merah Putih di desa ini malah ujung-ujungnya berubah jadi ajang bancakan baru bagi pengurus koperasi yang nakal, sementara warga miskinnya tetep cuma bisa gigit jari nungguin beras premium yang ndak kunjung datang. (*)