RADARSAMPIT.JAWAPOS.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan belasan ribu sepeda motor listrik operasional kepada para guru honorer di berbagai daerah.
Langkah ini dinilai sebagai solusi terbaik agar aset yang telanjur dibeli menggunakan anggaran negara tidak mubazir dan tetap memberikan manfaat nyata.
Rencana hibah tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/6).
Baca Juga: Agustina Arumsari: Pegawai BGN dilarang miliki SPPG
Kendaraan operasional tersebut awalnya dialokasikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut," ujar Yahya Zaini kepada media, Minggu (21/6).
Kritik Pengadaan dan Fungsi Pengawasan
Meski menyetujui langkah hibah, Yahya memberikan catatan kritis. Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk pengelola dapur SPPG. Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan program MBG yang tidak menuntut mobilitas tinggi.
Selain itu, Yahya menyayangkan minimnya transparansi dari BGN pada masa kepemimpinan Kepala BGN terdahulu, Dadan Hindayana.
Komisi IX mengaku tidak pernah menerima laporan resmi atau penjelasan mendalam terkait proses pengadaan jumbo tersebut.
“Kondisi ini membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN tidak dapat berjalan secara optimal,” kata Yahya.
Soroti Vendor Tak Profesional dan Indikasi Korupsi
Lebih lanjut, Yahya mengkritik keras kredibilitas perusahaan pemenang tender pengadaan kendaraan listrik tersebut. Vendor yang ditunjuk dinilai tidak profesional karena tidak memiliki jaringan dealer resmi maupun layanan purna jual (after-sales) yang memadai, sehingga berpotensi menyulitkan perawatan kendaraan di masa depan.
"Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up," cetus Yahya.
Kasus pengadaan ini sendiri saat ini tengah menggelinding ke ranah hukum. Kejaksaan Agung (Kejagung) dilaporkan telah melakukan penyegelan terhadap 17.600 unit motor listrik dari total pengadaan sebanyak 21.801 unit.
Baca Juga: Ternyata Seperti Cara Mantan Kepala BGN dan Kroninya Memainkan Anggaran MBG
Nilai proyek fantastis ini mencapai Rp1,035 triliun dan diduga kuat menjadi bancakan korupsi melalui modus penggelembungan harga (mark-up) yang merugikan keuangan negara.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh aset dan sistem yang telah dibelanjakan menggunakan anggaran tahun 2025 agar uang negara tidak hilang sia-sia.
Namun, sebelum mengeksekusi rencana hibah kepada guru honorer, BGN memastikan akan terlebih dahulu berkoordinasi erat dengan pihak Kejaksaan Agung mengingat status aset yang tengah menjadi objek pemeriksaan hukum. (*/jpg)