BREBES, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Brebes mengungkap dugaan kecurangan presensi yang melibatkan sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN).
Praktik ini diduga menggunakan aplikasi absensi ilegal dan berpotensi merugikan keuangan negara karena berkaitan dengan pencairan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).
Modus Aplikasi Ilegal Terbongkar
Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menegaskan manipulasi kehadiran tidak hanya melanggar disiplin, tetapi juga mengarah pada tindak pidana.
“Ini bukan hanya soal kedisiplinan, tapi sudah merugikan keuangan negara. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk proses lebih lanjut,” tegasnya.
Kasus ini terungkap setelah pemerintah daerah melakukan uji coba dengan mematikan server resmi presensi selama dua hari. Hasilnya, aktivitas absensi tetap tercatat, mengindikasikan penggunaan sistem di luar aplikasi resmi.
Ribuan ASN dari Berbagai Sektor Terlibat
Dari hasil sementara, ASN yang terindikasi terlibat berasal dari berbagai sektor, mulai dari tenaga kesehatan, guru, hingga pejabat di lingkungan Pemkab Brebes.
Pemerintah bersama aparat kepolisian kini menelusuri pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengelola aplikasi ilegal serta aliran dana yang digunakan. Data nama dan rekening terkait juga tengah dikumpulkan sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Evaluasi Sistem dan Sanksi Tegas
Pemkab Brebes mengakui adanya celah dalam sistem keamanan digital yang selama ini digunakan. Evaluasi menyeluruh pun dilakukan untuk memperkuat sistem siber dan mencegah kejadian serupa terulang.
Selain itu, pemerintah memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti bersalah serta memperbaiki tata kelola sistem kehadiran agar lebih transparan dan akuntabel. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko