JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen utama pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus motor penyerapan tenaga kerja baru di sektor pendidikan.
Program yang digarap lintas wilayah ini terus dipercepat pembangunannya agar manfaatnya segera dirasakan dari Sabang sampai Merauke.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan, hingga saat ini Sekolah Rakyat sudah beroperasi di 166 titik di berbagai provinsi. Ia merinci, pengoperasian dilakukan secara bertahap sejak pertengahan tahun.
”Mulai Juli 2025 sudah ada 63 titik yang mulai jalan. Di bulan Agustus menyusul lagi 37 titik, lalu gelombang berikutnya pada September hingga awal Oktober menambah 66 titik lagi,” ujar Gus Ipul di Jakarta.
Sebagai program strategis nasional, Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada pembangunan ruang belajar dan fasilitas pendidikan, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang akan mengelola operasional sekolah.
Pemerintah menargetkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata melalui pembangunan tahap II di 104 lokasi, dengan harapan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi di seluruh Indonesia.
Untuk tahap kedua ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 triliun. Dana tersebut antara lain diperuntukkan bagi pembangunan fisik sekolah dengan estimasi biaya sekitar Rp200 miliar untuk tiap unit sekolah.
Pekerjaan konstruksi dimulai pada Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026, sehingga Sekolah Rakyat yang baru dapat langsung dimanfaatkan pada tahun ajaran 2026/2027.
Seiring percepatan pembangunan infrastruktur, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menggelar rekrutmen besar-besaran tenaga kependidikan untuk mengisi formasi di Sekolah Rakyat.
Melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat 2025, Kemensos membuka pendaftaran hingga 7 Desember 2025. Total tersedia 3.003 formasi untuk tenaga kependidikan yang disebar ke berbagai daerah.
Formasi tersebut mencakup lima jabatan utama, yaitu Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, dan Tenaga Administrasi.
Kelima posisi ini dirancang untuk menopang seluruh aspek pengelolaan Sekolah Rakyat, mulai dari pengasuhan siswa, pengelolaan asrama, administrasi pembelajaran, hingga pengelolaan keuangan lembaga.
Seluruh ketentuan rekrutmen diatur dalam Pengumuman Nomor 5094/1/KP.01.01/12/2025 tentang Seleksi Pengadaan PPPK untuk Tenaga Kependidikan (Tendik) pada Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian Sosial Tahun 2025.
Pengumuman ini menjadi rujukan resmi terkait persyaratan, mekanisme seleksi, hingga pembagian formasi di seluruh Indonesia.
Kehadiran ribuan tendik ini diharapkan menjadi tulang punggung penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Rakyat.
Konsep pendidikan di sekolah ini dirancang terpadu, tidak sekadar memberikan pelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, penguatan layanan sosial, dan pengembangan bakat serta minat siswa yang umumnya berasal dari keluarga miskin atau rentan.
Di sisi lain, sektor konstruksi juga terdorong oleh geliat pembangunan Sekolah Rakyat. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menjadi salah satu BUMN yang dipercaya membangun fasilitas Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah.
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan gedung sekolah biasa, melainkan pembangunan pusat pembinaan siswa yang lengkap, mulai dari dukungan akademik hingga pembentukan karakter dan kemandirian.
”WIKA berkomitmen memastikan proses pembangunan berjalan cepat, tepat, dan memenuhi standar, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan para siswa, guru, serta masyarakat di sekitar sekolah,” kata Agung. (*/ign)
Editor : Gunawan.