JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah pusat mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik di daerah-daerah terdampak banjir bandang, usai kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Kutacane, Aceh Tenggara.
Dalam inspeksi lapangan itu, Presiden menegaskan dukungan anggaran untuk memperbaiki fasilitas desa dan konektivitas wilayah sehingga aliran logistik dan bantuan dapat kembali lancar.
”Jadi, alhamdulillah, kita punya anggarannya kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan kita bisa salurkan untuk membantu kepentingan rakyat. Paling bawah desa, kecamatan. Itu sasaran kita,” kata Presiden.
Selain anggaran, penanganan jalur transportasi dianggap prioritas utama.
”Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki. Sebagai langkah awal memulihkan akses ekonomi dan layanan bagi warga terdampak,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, fokus kementeriannya pada pembukaan akses sehingga distribusi bantuan dan alat bisa masuk ke titik-titik kritis.
”Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman,” ujar Dody.
Data teknis hasil inventarisasi Balai Teknis Kementerian PUPR sampai 2 Desember 2025 menunjukkan besarnya dampak pada jaringan jalan nasional yakni 253 titik longsor dan 86 titik banjir.
Di Aceh tercatat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang memengaruhi 35 ruas jalan nasional serta menyebabkan 14 jembatan putus.
Meski beberapa ruas sudah dapat dilintasi, genangan setinggi 80 sentimeter masih menghambat masuknya alat berat ke beberapa lokasi.
Untuk menyingkat waktu pemulihan logistic, beberapa titik prioritas dipasangi jembatan darurat tipe Bailey.
Pengerahan alat dan material bersama TNI dan instansi terkait sudah mulai berlangsung.
”Truk-truk kecil sudah bisa masuk, sehingga bantuan bisa segera bergulir,” kata Dody saat melihat langsung titik prioritas pemasangan jembatan sementara.
Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kerusakan juga meluas. Di Sumut dilaporkan 144 titik longsor dan 20 titik banjir yang merusak 25 ruas jalan serta empat jembatan sementara di Sumbar terdapat 63 titik longsor dan 32 titik banjir yang memengaruhi 30 ruas jalan nasional.
Kementerian menargetkan pekerjaan perbaikan darurat rampung paling lambat 16 Desember 2025 dengan langkah pembersihan material normalisasi sungai hingga penimbunan dan pemasangan DPT.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan urgensi penyambungan kembali jalur agar aktivitas ekonomi tidak terhenti lebih lama.
”Jika ruas jalan ini terputus, bisa dikatakan akan sangat mengganggu aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Dia juga memastikan ada upaya penyambungan sementara dan menargetkan beberapa ruas dapat difungsikan dalam waktu dua minggu. (*/ign)
Editor : Gunawan.