BANTEN, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mendorong peran aktif warga dan pemerintah daerah agar pasokan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap stabil seiring perluasan layanan.
Menteri pelaksana program menyatakan keberlanjutan MBG tidak hanya soal penambahan dapur tetapi juga ketahanan rantai pasok di tingkat lokal sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menekankan, keterlibatan masyarakat adalah salah satu solusi utama untuk menutup celah pasokan saat jumlah unit pelaksana bertambah.
”Pelibatan masyarakat akan membantu pasokan bahan baku seiring meningkatnya jumlah SPPG,” ujar Sony.
Sebagai bagian dari solusi praktis, Sony juga menyorot praktik bercocok tanam dan beternak di lingkungan permukiman.
”Urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah bisa menjadi bagian dari solusi agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang,” katanya.
Terkait skala operasi, literatur media menunjukkan angka yang bervariasi untuk dapur MBG/SPPG yang sudah aktif.
Beberapa laporan menyebut, ada lebih dari 15.000 dapur yang sudah berdiri sedangkan sumber lain mencatat 10.681 atau 12.843 unit tergantung cara penghitungan dan tanggal pelaporan.
Perbedaan ini wajar, karena data terus berubah seiring proses verifikasi dan pendirian unit baru.
Di tingkat provinsi Banten, pemerintah daerah juga bergerak untuk menjamin keberlanjutan pasokan.
Asisten Daerah Provinsi Banten Komarudin menyebut efek ekonomi dari pembangunan dapur MBG cukup besar dan menyerukan percepatan pembangunan unit di wilayahnya.
”Dapur MBG baru separuh yang dibangun. Bila target 1.300 dapur MBG terpenuhi, akan terjadi perputaran ekonomi senilai Rp 12 triliun, sementara APBD provinsi Banten hanya Rp 11 triliun rupiah,” ujar Komarudin.
Untuk mendukung koordinasi operasional, pemerintah provinsi membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat provinsi dan kabupaten serta menyiapkan kantor operasional di pendopo kantor gubernur sebagai pusat koordinasi dan pengaduan masyarakat.
Upaya ini dimaksudkan agar rantai pasok berbasis desa dan UMKM lokal dapat menyuplai bahan baku secara andal. (*/ign)
Editor : Gunawan.