JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mempercepat perluasan layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperluas jangkauan penerima manfaat sebagai bagian dari strategi menuju visi pembangunan jangka panjang.
Pemerintah pusat melaporkan peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan jutaan orang yang sudah tersentuh program sejak pelaksanaan pada awal 2025 sehingga cakupan program terus bertambah.
Presiden Prabowo menegaskan, penguatan akses layanan di tingkat daerah merupakan unsur penting dalam keberhasilan program MBG dan pengelolaan layanan lokal menjadi fokus utama pelaksanaan.
”Program MBG tidak hanya menyediakan asupan bergizi, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri,” ujar Prabowo.
Pemerintah juga melaporkan data perkembangan SPPG yang terus bertambah sehingga potensi penerima manfaat diperkirakan meningkat signifikan.
Provinsi Papua membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi karena angka stunting di wilayah ini masih jauh di atas target nasional.
Data survei kesehatan dan status gizi menunjukkan prevalensi stunting di Papua berada di kisaran akhir 2022–2023 yang mendekati 28–29 persen sehingga intervensi layanan gizi menjadi prioritas.
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menekankan pentingnya sinergi antarprogram dan penyediaan layanan sampai ke wilayah pedalaman.
”Langkah-langkah terintegrasi dan lintas sektor menjadi kunci mengatasi masalah gizi. Memperluas SPPG hingga ke wilayah pedalaman memastikan masyarakat mendapatkan layanan MBG secara merata,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga melaporkan pembangunan lebih dari 100 SPPG di Papua yang memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung ekonomi komunitas sekaligus memperbaiki status gizi.
Dampak awal program mulai terlihat di beberapa daerah. Di Kota Jayapura, misalnya, otoritas kesehatan setempat mencatat penurunan prevalensi stunting dari 21,3 persen (data 2023) menjadi sekitar 15,15 persen pada September 2025 setelah pelaksanaan intervensi MBG dan program pendukung lainnya.
Angka penurunan ini disebut sebagai indikator pertama bahwa paket intervensi gizi dan layanan dalam program berdampak bagi kelompok sasaran.
Upaya memperluas layanan juga berlangsung di Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempercepat pendirian SPPG sehingga hingga akhir Oktober 2025 tercatat 42 unit SPPG yang telah beroperasi di 14 kecamatan dan melayani lebih dari 102 ribu penerima manfaat.
Langkah ini bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjangkau kelompok rentan seperti anak usia sekolah dan ibu hamil.
Di Nusa Tenggara Timur, keberhasilan serupa dilaporkan di Kabupaten Manggarai. Program di sana berjalan dengan 12 SPPG aktif yang dibantu ratusan relawan, sehingga sampai laporan terakhir program mampu menjangkau puluhan ribu penerima manfaat di beberapa kecamatan.
Keterlibatan relawan dan pemanfaatan jaringan komunitas lokal disebut mendukung distribusi agar tepat sasaran.
Selain fokus pada anak sekolah dan ibu hamil, pemerintah kini sedang mematangkan rencana memperluas MBG untuk kelompok lansia dan penyandang disabilitas.
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina menyambut rencana tersebut namun mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola dan pengawasan untuk mengurangi risiko seperti makanan basi dan kasus keracunan.
”Kami mendukung perluasan MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, tetapi tata kelola dan pengawasan harus diperkuat untuk meminimalkan risiko keracunan dan makanan basi,” ujar Arzeti.
Ia menekankan bahwa mekanisme distribusi dan standar keamanan pangan harus menjadi prioritas sebelum cakupan kelompok penerima diperluas. (*/ign)
Editor : Gunawan.