JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mempercepat pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai kedaulatan pangan.
Rangkaian proyek dan program padat karya yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum (PU/PUPR) ditujukan untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian di berbagai wilayah Indonesia.
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 30 Januari 2025, menjadi landasan kebijakan untuk percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di seluruh provinsi prioritas.
Inpres ini memberi ruang bagi keterlibatan pemerintah pusat pada penanganan jaringan irigasi yang selama ini sebagian berada di kewenangan daerah.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan prioritas konektivitas antara bendungan dan saluran irigasi.
”Prioritas kita adalah memastikan setiap bendungan yang sudah dibangun dapat tersambung ke jaringan irigasi sehingga air benar-benar mengairi sawah di bawahnya,” ujar Dody.
Dia menambahkan, beberapa bendungan belum memberi manfaat penuh karena belum terhubung dengan jaringan bawahnya sehingga perlu penyelesaian teknis lanjutan.
Dalam penjelasannya, Dody juga menyampaikan bahwa pemerintah membuka opsi pembangunan jaringan irigasi berbasis sumber air tanah apabila sumber permukaan tidak tersedia.
”Dengan Inpres Nomor 2 ini kita bisa membangun jaringan irigasi air tanah misalnya dengan pengeboran dalam jika daerah tidak punya sungai,” kata Dody.
Adapun sejumlah capaian awal, yakni dalam kurun setahun terakhir ada puluhan proyek irigasi yang rampung, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap penghubungan atau penyempurnaan.
Sekitar 49 proyek baru telah selesai dan 5-6 proyek masih perlu integrasi ke jaringan eksisting. Selain itu, kementerian juga menggencarkan rehabilitasi jaringan lama agar fungsi operasional tetap optimal.
Salah satu program yang dikembangkan adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Program tersebut mengedepankan padat karya dan partisipasi komunitas petani.
Pelaksanaan P3-TGAI menekankan peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan tenaga pendamping masyarakat sehingga keterlibatan lokal menjadi motor percepatan penyelesaian jaringan tersier tanpa selalu bergantung alat berat.
Pendekatan ini juga dimaknai sebagai upaya agar ekonomi perdesaan berputar lebih cepat.
Dody menekankan, pembangunan infrastruktur irigasi mesti memberi manfaat langsung kepada petani dan komunitas setempat sehingga produktivitas pertanian meningkat sekaligus menciptakan sirkulasi ekonomi lokal.
”Petani tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pelaku utama dalam pembangunan,” ujarnya. (*/ign)
Editor : Gunawan.