Radarsampit.jawapos.com - Rumah anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, yang juga merupakan istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, didatangi massa dari Forum Santri Nusantara (Bandung Raya) pada Selasa (14/10).
Kedatangan mereka merupakan bentuk protes terhadap pernyataan Atalia mengenai rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rekonstruksi Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Dikutip dari Radar Bandung (Jawa Pos Group), puluhan santri tiba di kediaman pribadi Atalia di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, sekitar pukul 15.16 WIB. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan di depan rumah Ridwan Kamil.
Aksi yang berlangsung sekitar 20 menit itu berjalan tertib dan mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian, sebelum akhirnya selesai sekitar pukul 15.40 WIB.
Koordinator Forum Santri Nusantara Bandung Raya, Riki Ramdan Fadilah, menyatakan kecaman keras terhadap pernyataan Atalia yang dianggap menyinggung umat dan kalangan pesantren.
Menurut Riki, ucapan Atalia terkesan menolak penggunaan dana APBN untuk pembangunan kembali Ponpes Al-Khoziny yang sebelumnya terdampak tragedi.
“Yang kami soroti adalah pernyataan beliau yang seolah tidak setuju jika APBN digunakan untuk membangun kembali pesantren Al-Khoziny. Ucapan itu kami anggap menyakiti hati umat,” tegas Riki dalam orasinya.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut seolah membangun opini negatif bahwa pesantren memiliki citra buruk dan rawan pelanggaran berat.
Ia menegaskan, sikap semacam itu tidak pantas disampaikan oleh seorang pejabat publik, terlebih anggota DPR RI yang semestinya menjadi teladan dalam menjaga harmoni dan keadilan sosial.
Dalam orasinya, massa juga mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mencopot Atalia dari keanggotaan DPR RI.
Mereka menilai pernyataan Atalia telah menimbulkan kegaduhan dan tidak sejalan dengan nilai konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan beragama serta penghormatan terhadap lembaga pendidikan Islam.
“Kami meminta Ibu Atalia untuk menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terbuka kepada publik, khususnya kepada komunitas pesantren dan keluarga korban tragedi Al-Khoziny,” tegas Riki.
Selain mengecam pernyataan Atalia, Forum Santri Nusantara juga mendesak Komisi VIII DPR RI segera merumuskan kebijakan nasional keselamatan pesantren.
Mereka mendorong agar kebijakan itu melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB, guna mencegah tragedi serupa tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.
Riki menambahkan, negara harus memastikan seluruh hak korban tragedi Al-Khoziny terpenuhi, mulai dari santunan bagi keluarga korban, bantuan medis dan psikososial, hingga beasiswa penuh bagi santri yatim piatu.
“Negara tidak boleh abai. Tragedi ini adalah luka kemanusiaan, dan kewajiban kita bersama untuk memastikan keadilan serta pemulihan bagi korban,” imbuhnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya melontarkan kritik terkait rencana pemerintah membangun ulang Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) menggunakan dana APBN. Atalia mengingatkan, rencana itu harus dikaji secara hati-hati.
“Terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes (Al Khoziny), hal itu belum menjadi keputusan final ya. Dan, saya rasa masih harus dikaji secara hati-hati. Saya memahami kegelisahan masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa lembaga yang lalai justru dibantu,” ujar Atalia beberapa waktu lalu.
Menurut Atalia, mekanisme penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menelan banyak korban harus jelas. Aspek keadilan bagi masyarakat harus diperhatikan.
“Proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” pungkasnya. (jpg)
Editor : Slamet Harmoko