JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan efek berantai pada perekonomian lokal.
Hingga September 2025, program ini melayani puluhan juta penerima manfaat melalui ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Staf Ahli Kemenko Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menekankan, program MBG akan lebih kuat bila melibatkan berbagai pihak termasuk sektor swasta dan masyarakat.
”Program akan lebih efektif bila sektor swasta dan komunitas turut terlibat karena manfaatnya sampai ke pelaku ekonomi lokal bukan hanya penerima,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Gotong Royong Makan Bahagia Gratis di Jakarta.
Peran itu dinilai penting untuk memastikan suplai bahan baku berasal dari petani nelayan dan pelaku UMKM setempat sehingga rantai nilai berputar di wilayahnya.
Pandangan serupa datang dari anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris yang melihat MBG sebagai penggerak ekonomi desa.
”MBG bukan sekadar memberi piring kepada anak sekolah ada petani peternak nelayan dan UMKM yang hidup dari rantai ini,” kata Haris saat sosialisasi program di Kendal Jawa Tengah.
Menurut Haris, penggunaan bahan lokal mampu menggerakkan pasar desa serta membuka lapangan kerja.
Dukungan anggaran bagi MBG meningkat signifikan dari alokasi awal tahun 2025 sampai perencanaan RAPBN 2026.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun untuk pelaksanaan awal MBG pada 2025 dan menaikkannya dalam RAPBN 2026 hingga Rp335 triliun dengan target cakupan jauh lebih luas.
Pemerintah menyatakan anggaran tersebut ditujukan untuk membangun dan mengoperasikan SPPG serta memastikan distribusi gizi bagi sasaran prioritas.
Dari sisi kesehatan, para ahli mengingatkan agar ekspansi program berjalan dengan pengawasan ketat terhadap keamanan pangan.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Hinky Hindra Irawan Satari menyatakan, program itu jangan dihentikan, melainkan dijalankan secara profesional dengan mengutamakan keamanan pangan agar berkelanjutan.
Dia juga menekankan perlunya standar operasional dan pelatihan SDM dapur MBG.
Langkah pengawasan dinilai penting, terutama setelah muncul beberapa insiden terkait mutu makanan di lapangan.
Survei opini publik menunjukkan mayoritas melihat manfaat program MBG tetapi meminta kualitas dijaga.
Menurut survei Indonesian Social Survey (ISS) pada Agustus 2025, sekitar 77 persen responden menilai MBG bermanfaat dan mengharapkan cakupan program diperluas sambil tetap memperketat pengawasan. (*/ign)
Editor : Gunawan.