JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mengambil langkah tegas menanggapi indikasi keterlibatan penerima bantuan sosial (bansos) dalam praktik judi daring dengan mencoret 228 ribu nama dari daftar penerima.
Keputusan ini diambil usai temuan bersama antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan tindakan penghapusan data tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan agar bantuan tepat sasaran.
”Kami menindaklanjuti hasil analisis PPATK. Dari 600 ribu lebih penerima yang terindikasi tidak layak, 228 ribu sudah kami coret dan mereka tidak menerima lagi karena ada anomali, seperti terlibat judi online,” ujar Saifullah.
Menurut Saifullah, terdapat lebih dari 375 ribu nama lain yang masih dalam proses verifikasi lanjutan.
Pemeriksaan dilakukan menyeluruh, termasuk penelusuran profil rekening, pekerjaan, dan aktivitas mencurigakan lainnya sebelum keputusan akhir diambil.
Menjelang penyaluran bansos triwulan berikutnya, Kemensos berencana memperketat mekanisme skrining rekening calon penerima.
”Kami ingin penerima bansos berikutnya sudah tersaring dari awal. Ini bagian dari evaluasi internal kami,” kata Saifullah.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang menekankan akurasi dan keadilan dalam penyaluran bantuan.
Saifullah menegaskan komitmen kementeriannya terhadap prinsip akuntabilitas: apabila verifikasi menunjukkan rekening tidak sesuai, bansos tidak akan diberikan dan bisa diblokir.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menambahkan pihaknya masih menemukan banyak rekening mencurigakan dalam daftar awal penerima.
”Dari 10 juta rekening yang disampaikan Kemensos, ada sekitar 1,7 juta yang kami temukan ternyata tidak menerima bansos,” ungkap Ivan.
Pemerintah menegaskan proses validasi data akan diperkuat dengan melibatkan lebih banyak institusi, termasuk pemerintah daerah, demi menjamin transparansi dan akuntabilitas distribusi bansos. (*/ign)
Editor : Gunawan.