JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Kebijakan pemungutan pajak pada transaksi e-commerce dipastikan tak membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta.
Hal tersebut ditegaskan Kementerian Perdagangan menyusul penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan ketentuan tersebut memang dirancang untuk melindungi usaha mikro.
Menurut Iqbal, pungutan pajak melalui platform e-commerce hanya diberlakukan kepada pedagang yang omzetnya melebihi batas Rp500 juta per tahun.
Dalam PMK 37/2025, pedagang di lokapasar daring diwajibkan dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet bruto tahunan, namun ketentuan ini hanya berlaku bagi mereka dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun.
Pasal 10 ayat (1) huruf a PMK menegaskan bahwa pedagang dengan omzet di bawah atau setara Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh Pasal 22.
Meski demikian, Pasal 6 PMK 37/2025 mewajibkan seluruh pedagang, baik yang berada di bawah maupun di atas ambang tersebut, untuk melaporkan bukti omzet kepada lokapasar tempat mereka berjualan.
Informasi omzet inilah yang menjadi dasar bagi lokapasar menentukan kewajiban pemungutan PPh.
Iqbal juga menyebut peran platform seperti Shopee dan Tokopedia sebagai pemungut pajak atas nama pemerintah dapat menjadikan sistem pemungutan lebih efisien dan adil tanpa menambah beban bagi pelaku usaha kecil.
Selain PPh Pasal 22, pedagang tetap harus mematuhi kewajiban perpajakan lain yang relevan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemendag menilai kebijakan pemungutan pajak e-commerce dengan mekanisme filter omzet tetap seimbang antara kebutuhan penerimaan negara dan perlindungan terhadap UMKM yang sedang berkembang. (*/ign)
Editor : Gunawan.