JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan bahwa modernisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Model ini mulai diterapkan secara penuh untuk periode Juni–Juli 2025, termasuk dalam paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun.
DTSEN mengintegrasikan tiga sumber data utama—Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE—yang seluruhnya telah diverifikasi ulang oleh BPKP.
Melalui proses ini, validitas dan kelayakan calon penerima bansos dapat dipastikan sebelum dana dikucurkan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa sejauh ini 16,5 juta keluarga sudah melalui tahapan verifikasi.
Dari jumlah tersebut, 14,3 juta keluarga berada di desil 1–4, sehingga menjadi prioritas utama mendapatkan bantuan.
Hingga pekan pertama Juli 2025, realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 80 persen, sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah tersalurkan sebesar 84,7 persen dari target 18,3 juta keluarga.
Total anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp 11,93 triliun.
”Angka di atas 80 persen pada minggu pertama penyaluran jelas mencerminkan peningkatan efisiensi administrasi dan kualitas data,” kata Ekonom INDEF, Esther Sri Astuti.
Bansos disalurkan melalui dua kanal utama—bank Himbara dan PT Pos Indonesia—dengan upaya pengalihan dari rekening kolektif ke rekening perorangan untuk menghindari duplikasi bantuan.
Selain PKH dan BPNT, penyaluran BLT Dana Desa serta bantuan makanan khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas juga telah berjalan di berbagai provinsi, mulai dari Jawa hingga Papua.
Guna mempercepat pemuktahiran data dan kontrol distribusi, pemerintah tengah membangun infrastruktur digital publik (Digital Public Infrastructure/DPI).
Harapannya, ke depan proses validasi dan penyaluran bansos dapat dilakukan secara real time, transparan, dan responsif terhadap perubahan data di lapangan. (*/ign)
Editor : Gunawan.